Memahami Instruksi Mendagri yang Bisa 'Copot' Kepala Daerah

Minggu, 22 November 2020 06:01 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Memahami Instruksi Mendagri yang Bisa 'Copot' Kepala Daerah Mendagri Muhammad Tito Karnavian RDP Bersama Komisi II DPR RI. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi itu ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, dengan tujuan memperkuat penegakan protokol kesehatan.

Instruksi tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Senin 16 November 2020.

Dalam Rapat Terbatas kala itu, Presiden dengan tegas meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, jika perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat tentang penegakan protokol kesehatan. Presiden meminta kepala daerah jangan malah ikut berkerumun.

Mengutip informasi dalam situs Sekretariat Kabinet, instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19 yang ditandatangani Tito Karnavian, Rabu 18 November 2020 berisi sedikitnya lima poin utama.

Pertama, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

Kedua, melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Keempat, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah.

Dia menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b UU Pemda, pemerintah daerah diharuskan menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam Pasal 78 dinyatakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah juga dapat diberhentikan, dengan alasan antara lain karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b itu.

Berdasarkan instruksi pada diktum keempat, maka pada poin kelima Instruksi Mendagri tersebut dijelaskan kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian.

Baca Selanjutnya: Pendapat Yusril...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini