Merdeka.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri prihatin dengan badan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kurus karena mengurus negara. Menurutnya, mengurus negara bukan hal yang tidak mudah.

Mulanya, Megawati menyinggung organisasi desa yang meminta 10 persen ABPN agar dikucurkan ke desa. Menurutnya, hal itu sah-sah saja lantaran perangkat desa juga warga negara Indonesia.

"Tadi sebelum saya datang, wah teriak-teriak gitu kan terus pas kapan saya lihatin haduh ini ngapain sih buang waktu buang duit. Kalian itu boleh meminta karena ini negara, bangsa ini milik kalian," kata Megawati dalam acara Desa Bersatu di Kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (19/3).

Tetapi, Mega menyadari bahwa keuangan negara tidak banyak. Terlebih, Presiden Jokowi sudah kurus lantaran pusing memikirkan negara.

"Tetapi juga harus mikir seberapa jauh sih negara kita ini yang namanya dari sisi keuangannya, presiden kita itu, tadi kan Pak Jokowi kan gitu nah banyak kan, saya lihat wah Pak Jokowi, saya cuma ketawa aja kalo ngeliat itu," tuturnya.

"Ya boleh begitu, idola itu namanya persoalannya cuma kasihanin badannya kan makin kering ya, makin kurus loh karena ininya pusing loh, ngurusin negoro. Negoro ni susah loh diurus," ucap Presiden RI ke-5 itu.

Organisasi Desa Minta 10 Persen APBN

Sebelumnya, tiga organisasi desa menuntut agar 10 persen APBN bisa disalurkan ke desa. Tiga organisasi itu ialah Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).

Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyebut, pihaknya meminta pemerintah agar lebih memperhatikan nasib desa dengan meningkatkan jumlah anggaran untuk dusun.

"Jadi, sepuluh persen ke depan, harga mati dana desa dari APBN," kata dia dalam sambutannya di acara Desa Bersatu di GBK, Jakarta, Minggu (19/3).

Menurut Surta, sudah waktunya desa tidak dimarjinalkan dalam pembangunan di Indonesia. Tujuannya agar rakyat tidak selalu merantau ke kota demi meningkatkan kesejahteraan.

"Desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa," katanya.

Selain itu, Surta menuntut agar pemerintah bisa menetapkan Hari Desa pada 15 Februari. "Oleh karena itu, mohon kepada pemerintah eksekutif dan legislatif negara agar benar-benar Hari Desa harus ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Surta meminta agar tiga organisasi dari desa menuntut pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkades sesuai jadwal pada 2023.

“7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap dan harus pilkades dilaksanakan," tutupnya.