Merdeka.com - Komunitas Masyarakat Poso (Kompos) Jakarta bersama Forum Poso Bersatu dan Ikatan Keluarga Poso dan tokoh masyarakat Poso mengadu ke Komisi III DPR. Mereka meminta DPR mendesak pemerintah agar bersikap tegas dalam peristiwa ledakan bom di Poso pada 16 Oktober dan 22 Oktober 2012.

"Jangan biarkan masyarakat menduga-duga, kita meminta DPR supaya mendesak pemerintah untuk tegas dalam bertindak," ujar perwakilan Kompos Jakarta Bernard Ndawu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10).

Menurut dia, apa yang terjadi di Poso bukan lagi konflik antar dua kelompok atau agama. Tetapi berupa aksi teror yakni teror bom yang mengancam warga sipil hingga anggota Polri.

"Ini menunjukkan intelijen kita lemah dan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah," kata dia.

Berdasarkan Ketua BNPT Ansyaad Mbai, Poso merupakan tempat latihan para teroris yang menghasilkan hingga sembilan angkatan. Ungkapan yang disampaikan oleh Ansyad dinilai sebagai bentuk pembiaran dari pemerintah.

"Tapi kalau tahu kenapa terjadi, ini namanya pembiaran," tandas dia.

Situasi masyarakat di Poso kini sudah tenang, namun masih menunggu ketegasan dari aparat.

Pengaduan ini diterima oleh perwakilan komisi III DPR Sarifuddin Suding, Eddy Sadeli, Edi Ramli Sitanggang dan Ruhut Sitompul.