Merdeka.com - Jelang pilkada masyarakat harus cemat membaca sumber berita. Selain itu, harus dikaji pula dampak dari menyebarkan berita tersebut apakah benar atau fitnah bahkan hoax.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau masyarakat tidak mudah terhasut oleh pelbagai isu provokatif di media sosial pasca ditetapkannya Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pasalnya, polisi sudah mencium adanya cyber troops atau pengerahan pasukan di dunia maya.

"Cuma saya minta hati-hati sosial media. Kita sudah mengindikasi bahwa sosial media ada kelompok yang memiliki cyber troops atau cyber army. Kelompok yang memang sengaja mereka merencanakan dan menyetting agar masyarakat terprovokasi sedemikian rupa," ujar Tito.

Isu-isu tak jelas tersebut, lanjut Tito, membuat peluang untuk menghancurkan negara dan membuat masyarakat bingung.

"Jangan mau diadu domba dan terprovokasi. Kita semua sudah memilih iklim demokrasi seperti ini. Kita sudah bagus bergerak berjalan, pembangunan jalan dan ekonomi baik. Jangan sampai mundur. Mari kita bersikap lebih kritis," harapannya.

"Jangan mudah sekali lagi terpengaruh medsos. Yang mungkin di setting pihak tertentu. Kalau enggak akurat enggak usah dishare. Dan gunakan akal yang jernih melihat permasalahan ini," pungkasnya.

Sementara itu, jelang aksi unjuk rasa 25 November dan 2 Desember, Tim cyber crime Mabes Polri semakin intensif memantau pergerakan media sosial. Hasilnya, provokator mulai menunjukkan pergerakan yang masif di lini massa.

"Kita juga terus mengidentifikasi, khususnya provokator ya yang memprovokasi dengan gambar maupun tulisan. Kita sih melihatnya cukup masif sekarang," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya.

Untuk memantau pergerakan di media sosial, tim cyber terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Jenderal bintang satu ini menegaskan pemantauan difokuskan pada akun-akun yang digunakan buzzer. Mengingat tidak semua akun di media sosial asli, banyak yang bersifat fiktif.

Pihaknya meminta pengguna media sosial lebih berhati-hati mencerna informasi yang ada di lini massa. Jangan terpengaruh menyebarkan informasi tak jelas karena bisa terjerat pidana.

"Konten yang kita buat di media sosial itu kiranya bisa dipikirkan kembali. Walaupun kita iseng misalnya me-retweet, copy paste, meneruskan, itu sudah masuk dalam pelanggaran UU ITE," ujarnya.

Agung mengingatkan pengguna media sosial untuk tidak memposting dan membagikan kabar yang berbau provokasi maupun SARA.

"Jadi siapa yang membuat konten yang sifatnya provokasi, SARA, hatespeach, itu UU ITE melarang. Enggak cuma itu, walaupun kita hanya menyebarkan itu juga dilarang," pungkas Agung.

Senada dengan Polri, Wakil Ketua Umum MUI Pusat Yuhanar Ilyas mengimbau semua pihak cerdas menggunakan media sosial (medsos). Dia berharap, masyarakat tidak menghujat atau memaki satu sama lain.

"MUI mengimbau pengguna medsos tetap memakai bahasa yang santun jangan sampai memaki," kata Yuhanar Ilyas.

Menurut dia, jika semua pengguna medsos saling menghujat maka semua orang akan saling melapor ke pihak kepolisian. Oleh karena itu, dia kembali meminta masyarakat agar lebih cerdas dalam menggunakan medsos.

"Kalau maki-makian, penghinaan di media sosial semuanya dilaporkan ke polisi, bisa pingsan penyidik dibuatnya bisa banyak yang diurusi. Medsos sangat besar manfaatnya tapi kalau disalahgunakan juga besar mudaratnya," ucap Yuhanar.