Merdeka.com - Kepala Subdirektorat Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Muhibuddin meminta kepada masyarakat agar tak khawatir bayar zakat atau berinfaq melalui badan zakat. Sebab, aturan dasar hukum yang mengatur zakat jelas dan kuat.

"Saya kira kita sudah memberikan pagar-pagar yang cukup kuat, khususnya dana zakat dan infaq," kata Muhibuddin dalam Seminar bertema 'Masihkah Filantropi Islam Bisa Dipercaya?', di Jakarta Selatan, Kamis (14/7).

Sementara itu, Ketua Umum Forum Zakat (FoZ) Bambang Suherman meminta kepada masyarakat untuk tidak menyamakan kasus lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan lembaga zakat. Alasannya, aturan dasar hukumnya berbeda.

"Berkaitan dengan adanya kasus ACT menjadi penting bagi saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan dunia filantropi di Indonesia. Filantropi ini dibagi dua saja karena regulasi yang mengaturnya jadi ada yang namanya filantropi yang bersifat umum kemanusiaan dan ada filantropi yang bersifat keagamaan atau syariat," jelasnya.

Bambang menjelaskan bahwa landasan hukum yang digunakan pada ACT dan sejumlah LSM lainnya berbeda dengan lembaga zakat. Yang mana, ACT berada di bawah Kementerian Sosial sementara lembaga zakat di bawah Kementerian Agama.

"ACT dan beberapa lembaga NGO lainnya LSM lainnya itu baik yang tingkat lokal maupun bentukan global yang ada di lokal itu termasuk adalah lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada dalam biodiksi Kementerian Sosial," ucap Bambang

Ia pun menegaskan lembaga zakat punya banyak aturan yang mengatur tentang pengawasan terhadap badan amil zakat di Indonesia. Di antaranya, UU nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan.

Kemudian, UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014, PeDA Nomor 6 Tahun 2022, Instruksi Bupati Nomor 446/282-Huk Tahun 2014 dan SkBupati Serang Nomor 451.12/Kep.821.Huk.Org/2015 Tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Serang Periode 2015-2020.

"ACT masuk ke skema kemanusiaan kemudian dompet dhuafa misalnya sebagai contoh ini masuk skema agama zakat ya jadi beda undang-undang, beda cara pengawasannya," jelasnya.

"Jadi bagaimana mekanisme regulasi di lembaga zakat itu betul-betul sedemikian berlapis teman-teman sekalian dibandingkan mekanisme yang muncul di lembaga-lembaga kemanusiaan umum ya," sambung Bambang.

Terkait permasalahan ACT, Bambang menilai bahwa UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) sudah terlalu lama dan tidak lagi relevan untuk diterapkan saat ini.

Beberapa pasal juga dianggap tidak kuat seperti pasal 8 UU nomor 9 tahun 1961, tertulis bahwa bagi orang yang menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu.

Tak hanya itu, bagi yang tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin maka akan dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

"Di UU ini ada closure tentang pelanggaran terhadap undang-undang Apabila seseorang pihak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka dia dibebankan benda sebesar Rp10.000. Saya rasa tahun 61 itu gede banget ya cuma karena semuanya lupa tentang undang-undang ini jadi angka itu tidak direvitalisasi sampai hari ini jadi masih tetap Rp10.000," ucapnya.

Sehingga, momentum terkuatnya kasus ACT menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk segera memperbaiki undang-undang tersebut.

"Saya rasa momentum ACT ini menjadi momentum baik bagi kita untuk mereview regulasi agar regulasi yang kita kelola itu berbasis penguatan kearifan sosial dan kulturalnya masyarakat," imbuhnya.