Merdeka.com - PT Smart Cakrawala Aviation memastikan, pihaknya merupakan pengguna atau penghuni baru hanggar di Bandar Udara Robert Atty Bessing di Malinau Kalimantan Utara, milik Pemerintah Daerah Malinau secara resmi sejak 1 Januari 2022. Sebelumnya, ramai Satpol PP mengusir pesawat milik Susi Air di hanggar tersebut.

Direktur Utama PT Smart Cakrawala Aviation Pongky Majaya mengatakan, pengajuan izin sewa penggunaan hanggar ini sudah dipresentasikan sejak bulan September-Oktober 2021. Lalu, untuk pengajuan secara resmi dilakukan pada 17 November 2021 dan pengajuan itu juga baru diterima oleh Pihak Pemda Malinau pada Desember 2021 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada akhir Desember 2021.

"Walaupun seharusnya kami menempati hanggar tersebut pada tanggal 1 Januari 2022, kami tetap bijak dan menunggu sampai Pemda yang bertindak. Karena kami juga sampai detik ini masih menunggu serah terima hanggar tersebut dari Pemerintah Daerah Malinau kepada PT Smart Cakrawala Aviation. Izin sewa penggunaan Hanggar ini adalah 100 persen keputusan Pemda," kata Poengky di Jakarta, Senin (7/2).

"Kami percaya dengan kalimat 'Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung'. Tidak hanya di Malinau, besar harapan kami agar kami mampu merangkul masyarakat, khususnya putra-putri daerah untuk mempunyai mimpi bekerja di bidang penerbangan. Karena kami akan memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun finansial," sambungnya.

Menurut Poengky, pihaknya yang merupakan pemilik resmi izin sewa penggunaan Hanggar Malinau tahun 2022, telah bersepakat dengan Pemda bahwa PT Smart Cakrawala Aviation senantiasa menawarkan kepada operator lain agar bisa menggunakan Hanggar itu untuk kegiatan maintenance bersama-sama tanpa adanya monopoli.

"Semua maskapai tanpa terkecuali, dapat mengajukan Kerjasama Operasional penggunaan Hanggar kepada kami, under AMO 145-1003 (Authorized Maintenance Organization) PT Smart Cakrawala Aviation," ujarnya.

Dia menegaskan, pengajuan kerjasama operasional yang diajukan pasti akan diterima dengan baik, namun harus sesuai dengan manajemen penjadwalan dari PT Smart Cakrawala Aviation.

"Tentunya, klausul dalam KSO bagi calon pengguna harus menggunakan bahasa penerbangan yang dimengerti kedua belah pihak dan juga disetujui oleh DKUPPU," tegasnya.

"Sudah ada beberapa operator lain yang mengajukan KSO untuk menggunakan hanggar di Malinau, namun kami juga belum bisa memastikan kapan bisa menyewakan hanggar ini karena terkendala tanggal sampai ada serah terima dari Pemda kepada kami," tambahnya.

Sementara itu, Jois Christine selaku Executive Staff for BoD PT Smart Cakrawala Aviation menjelaskan, proposal pengajuan yang dipresentasikan PT Smart Cakrawala Aviation kepada Pemda itu bertujuan untuk memajukan penerbangan Malinau.

"Kami juga telah memberikan kesempatan kepada salah satu putra daerah Malinau yang saat ini sedang melaksanakan training Pilot di perusahaan kami. Tidak hanya pilot, kami bersama Pemda juga sepakat untuk menyeleksi beberapa kandidat calon engineer, yang nantinya akan disekolahkan di Pulau Jawa dengan harapan nantinya mereka bisa membantu bekerja di hanggar tersebut," jelas Jois.

Diketahui, PT Smart Cakrawala Aviation PT Smart Cakrawala Aviation adalah AOC 135-062 (Aircraft Operating Certificate) yang berdiri pada 8 Desember 2016. Saat ini, PT Smart Cakrawala Aviation telah mengoperasikan 10 unit pesawat Cessna Caravan C208, 2 unit pesawat Pilatus Porter PC6, dan 1 unit helikopter Airbus H130.

Pengoperasian semua unit pesawat ini dilaksanakan di Kalimantan dan Papua area. Adapun beberapa kegiatan operasi yang dijalankan PT Smart Cakrawala Aviation antara lain; Aerial Survey, Aerial Photography, Aerial Patrol, Cargo Flight, Passenger Flight, Medical Evacuation, dan VIP Charter.

PT Smart Cakrawala Aviation juga memiliki AMO 145-1003 (Authorized Maintenance Organization) yang bergerak di bidang MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) dengan base Maintenance di Singkawang, Kalimantan Barat.

Seperti diketahui, ramai diberitakan sebelumnya Pemda Malinau mengerahkan Satpol PP untuk mengusir pesawat milik Susi Air. Pihak Susi Air pun tidak terima.

Mereka mengklaim telah mengajukan perpanjangan kontrak penyewaan hanggar, namun tidak dibalas oleh pihak Pemda Malinau.

Kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz menerangkan, pengeluaran paksa tiga unit pesawat itu tentu membuat Susi Air kecewa dengan Pemkab Malinau, Bupati dan jajarannya. Pada November 2021, Susi Air sudah mengajukan perpanjangan izin sewa hanggar kepada Bupati Malinau.

"Sejak awal kita menangkap indikasi bahwa Pemkab Malinau tidak akan memperpanjang sewa hanggar kepada Susi Air. Kenapa? Karena jawabannya sejak November 2021 kita sudah kirimkan surat, Bupati menyampaikan bahwa (hanggar) akan digunakan oleh Pemkab," ujar Donal.

"Berikutnya di Desember 2021 kita mendapatkan informasi bahwa Pemkab menandatangani sewa hanggar dengan pihak lain. Ini yang kemudian kami sebut sejak awal memang Bupati sudah tidak ingin menyewakan hanggar itu kepada Susi Air," tambah Donal.

Susi Air sendiri tidak tahu persis, ada tidaknya komitmen atau janji Pemkab Malinau dengan pihak lain itu. Sehinga ketiga pesawat Susi Air dikeluarkan dari hanggar.

"Ada pesawat yang memang mesinnya koson karena lagi proses maintenance perbaikan. Service pesawat kecil itu kan tidak ada di Indonesia. Dia dibawanya ke luar negeri, mesinnya," sebut Donal.

"Jadi mesinnya sedang kosong dan ada juga pesawat yang memang digunakan untuk memadamkan kebakaran untuk membawa air itu mesinnya juga lagi diperbaiki. Memindahkan itu kan tidak seperti memindahkan kontrakan, kos-kosan kan? Apalagi kos-kosan mahasiswa," jelas Donal.

Tindakan itu menurut Donal adalah tindakan arogan. "Ini di satu sisi saya pikir arogan juga ya. Karena mau menang semuanya, tidak mau mendengarkan dari dua sisi ya. Nah itu yang dari sejak awal kita mengindikasikan Bupati itu tidak mau memperpanjang sewa kepada Susi Air," ungkap Donal.

Penjelasan Pemkab Malinau

Pemkab Malinau melalui Dinas Perhubungan angkat bicara pengosongan hanggar di Bandara RA Bessing, yang berujung dikeluarkannya tiga pesawat Susi Air pagi tadi. Eksekusi pengosongan itu lantaran Pemkab tidak memperpanjang kontrak sewa hanggar kepada Susi Air.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Muhamad Kadri menerangkan, Susi Air memang mengajukan perpanjangan kontrak sewa hanggar. Namun kendali penuh atas hanggar ada di tangan Pemkab Malinau."Yang punya hanggar kan Pemkab Malinau. Misalnya begini, kita punya tempat kos. Terus kita yang kos di sana, sudah kita (pemilik kos) tidak mau dia kos di sana. Tentu tidak kita perpanjang kosnya. Begitu ceritanya seperti hanggar itu. Ada permohonan tapi tidak kita perpanjang," kata Kadri, dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/2) malam.Kadri sendiri tidak bisa menjelaskan alasan tidak diperpanjangnya kontrak Susi Air menyewa hanggar oleh Pemkab Malinau lantaran itu menjadi wewenang pimpinan. Dia pun menepis kabar adanya persetujuan untuk maskapai lain yang perpanjang sewa hanggar."Yang sewa di sana cuma Susi Air saja. Hanggarnya juga kecil. Kalau misalnya ada kerjasama dengan maskapai lain kan hak pemerintah daerah kan?" ujar Kadri."Tapi itu khusus hanggar loh ya bukan kepada armada Susi Air. Kalau armada Susi ya silakan saja aktivitas di Malinau karena kan juga membantu semua orang di Malinau. Itu khusus hanggar. Hak Pemda kepada hanggar saja," tambah Kadri.Dijelaskan, sebelumnya Pemkab Malinau sudah mengirimkan tiga kali pemberitahuan. "Kita komunikasikan secara lisan, tidak bisa memperpanjang kontrak. Karena tidak diperpanjang, karena habis kontrak tentu mereka harus keluar," sebut Kadri."Susi Air kan bukan perusahaan kecil. Semestinya mereka mempersiapkan. Jadi untuk mobilisasi armada itu, sudah jangka waktu satu bulan sejak akhir Desember 2021, sejak berakhirnya kontrak. Seyogyanya mereka mempersiapkan diri," terang Kadri.

Selain itu, pihak Susi Air juga menyatakan meminta waktu mengingat ketiga pesawat sedang dalam perbaikan. Kadri pun merespons itu."Itu urusan pihak Susi. Yang jelas terakhir sudah kita peringatkan agar segera mengosongkan. Satu bulan saya rasa cukup untuk mobilisasi peralatan di sana. Paling tidak dia ada komunikasi pihak lain, pihak bandara untuk barang-barang kecil mungkin bisa dibantu tempat kalau Susi punya niat baik," jelas Kadri.Eksekusi pengosongan hanggar juga telah dikomunikasikan bersama Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) RA Bessing. "Kita sudah komunikasi semua ke pihak UPBU. Begini, sebenarnya kita tidak mau demikian. Kita maunya pihak Susi Air sendiri yang menggeser," ungkap Kadri."Tapi mereka bersikeras tidak ingin menggeser karena tunggu perintah. Nah mereka tunggu perintah, kami pun diperintahkan untuk mengosongkan tempat. Kan kta sama-sama menerima perintah, begitu. Tapi untuk penggeseran pesawat kita sudah komunikasi ke pihak susi dan disaksikan oleh pihak Susi," jelas Kadri lagi."Dan kita menanyakan mana-mana yang dapat kita geser untuk saat ini. Sehingga pelaksanaan eksekusi terlihat kami laksanakan oleh pimpinan," tegas Kadri.Untuk sejumlah barang penting dalam hanggar, menurut Kadri pihak Susi yang akan melakukan mobilisasi."Kemudian untuk barang-barang urgent kami sarankan agar Susi sendiri yang mobilisasi itu. Dan besok, masih kami beri ruang untuk memaket, membungkus barang-barang yang sangat urgent, yang akan mreka krim ke (kota) Tarakan. Itu komunikasi kami ke pihak susi tadi," papar Kadri lagi.Kadri juga menepis personel berbuat kasar di lapangan saat eksekusi pengosongan hanggar. "Kita tidak seperti ya main kasar begitu. Cuman kan namanya eksekusi konotasinya seperti itu memang. Sebelumnya juga kita rapat dulu di ruang UPBU. Ada pihak Susi juga, baru kita ke lapangan," demikian Kadri.