Masinton Anggap Gugatan UU KPK Diajukan Pimpinan KPK Kerjaan Sebelum Pensiun

Kamis, 21 November 2019 17:09 Reporter : Ahda Bayhaqi
Masinton Anggap Gugatan UU KPK Diajukan Pimpinan KPK Kerjaan Sebelum Pensiun Pimpinan KPK Gugat UU KPK ke MK. ©2019 Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu enggan mempermasalahkan gugatan UU KPK yang dilayangkan tiga pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode M Syarief dan Saut Situmorang. Namun menurut dia, gugatan itu dilakukan tiga pimpinan KPK hanya mengisi kerja menjelang pensiun.

"Yaudahlah kerjaan dia menjelang pensiun ya kan. Kerjaan menjelang pensiun lakukan itu aja," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai gugatan diajukan pimpinan KPK itu agak janggal. Sebab menurut dia, sesuai aturan tidak bisa pimpinan lembaga menggugat UU yang mengaturnya.

"Tapi kan janggal kan enggak ada dalam aturan ketatanegaraan kita ada pimpinan lembaga negara mengajukan judicial review," kata Masinton.

1 dari 1 halaman

Pimpinan KPK Dinilai Tak Paham Gugat UU KPK

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena ketidakpahaman pimpinan KPK periode Agus cs mengelola KPK. Sehingga UU KPK itu pun digugat ke MK.

"Itu bentuk ya, bentuk ketidakpahaman mereka selama ini dalam mengelola lembaga negara bernama KPK tadi," kata Masinton.

Sebelumnya, tiga pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode Syarif melakukan uji materi UU KPK. Ketiganya tidak membawa nama institusi melainkan atas dasar pribadi.

Selain mereka, pemohon lainnya adalah eks Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, eks Wakil Ketua KPK Moch Jasin, istri mendiang Nurcholis Madjid Omi Komaria Madjid.

Kemudian ada juga, eks Ketua Pansel KPK Betti S Alisjahbana, dosen IPB Hariadi Kartodihardjo, Dosen UI Mayling Oey, eks Ketua YLKI Suarhatini Hadad, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar, pendiri Partai Amanat Nasional, Abdillah Toha, dan Ketua Dewan Yayasan KEHATI Ismid Hadad.

Permohonan ini didukung 39 kuasa hukum yang datang dari koalisi masyarakat sipil, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), hingga LBH Jakarta.

Agus berharap, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). "Walaupun harapan kami juga masih pengin Presiden mengeluarkan Perppu," pungkas Agus. [gil]

Baca juga:
Istana Hormati Langkah Agus Rahardjo Gugat UU KPK ke MK
Menko Mahfud Puji Langkah 3 Pimpinan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi ke MK
Ketua KPK Terpilih Firli Bahuri Harap Upah Pegawai KPK Jadi ASN Tak Turun
Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review UU No.19 Tahun 2019 ke MK
Agus-Laode-Saut Ajukan Uji Materi ke MK: Ingin Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Laode Nilai UU KPK Digugat karena Banyak Kesalahan Formil
Bersama Koalisi Masyarakat Antikorupsi, Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review UU di MK

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini