Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) ikut menangani secara khusus ibu hamil, melahirkan, bayi, balita, dan anak-anak dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Hal itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas terkait penangan pandemi Covid-19 melalui konferensi video.

"Bapak Presiden mendorong terkait dengan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita dan anak-anak untuk ditangani BKKBN. Sehingga BKKBN akan menangani secara khusus terkait dengan penanganan Covid untuk menangani ibu melahirkan, balita dan anak-anak," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti ratas dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6).

Sebelumnya diketahui Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Aman Bhakti Pulungan, mengatakan kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia merupakan tertinggi di dunia. Kesimpulan ini berdasarkan data case fatality atau tingkat kematian pada anak akibat virus SARS-CoV-2 itu.

"Data IDAI menunjukkan case fatality ratenya itu adalah 3 sampai 5 persen. Jadi kita ini kematian yang paling banyak di dunia," katanya, Senin (21/6).

Aman Bhakti menjelaskan, dari total kasus positif Covid-19 nasional saat ini, 12,5 persen dikontribusikan anak usia 0 hingga 18 tahun. Ini menunjukkan, satu dari delapan kasus positif Covid-19 di Indonesia merupakan anak.

Jika dilihat dari data provinsi 17 Juni 2021, DKI Jakarta mencatat angka penambahan kasus positif Covid-19 cukup tinggi pada anak. Dalam sehari, ada peningkatan 661 anak terjangkit Covid-19. Dari jumlah tersebut, 144 di antaranya usia balita (bawah lima tahun).

"Saya sering mengatakan 50 persen kematian anak itu balita, bukan balita itu meninggal 50 persen. Jadi dari seluruh yang meninggal pada anak, 50 persennya balita," sambungnya.

Aman Bhakti menuturkan, situasi kasus Covid-19 pada anak di Indonesia mengkhawatirkan. Sebab, hingga kini sebagian besar rumah sakit belum memiliki ruang ICU (Intensive Care Unit) khusus anak.

Sementara itu, obat-obatan termasuk Intravenous Fluid Drops (IVFD) terbatas karena tidak masuk dalam skema pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

"Saat ini juga, SDM semakin menurun, termasuk dokter dan perawat. Ini kan menjadi masalah. Jadi kita bisa kolaps," kata dia.