Merdeka.com - Masa jabatan 101 kepala daerah bakal berakhir pada tahun 2022. Penjabat kepala daerah nantinya bakal mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mendorong dibentuknya regulasi yang mengatur penjabat (Pj) kepala daerah mesti dilakukan fit and proper test. Sebab menurut dia, sejauh ini belum ada regulasi terkait hal tersebut.

"Kalau berdasarkan undang-undang memang tidak ada yang mengatur tentang hal itu. Kalau memang ada regulasi terhadap hal tersebut kenapa tidak," kata Guspardi saat dihubungi, Kamis (6/1).