Marzuki tuding Pius ngotot minta jatah proyek gedung DPR?
Merdeka.com - Ketua DPR Marzuki Alie geram ketika disebut dapat jatah dalam proyek pembangunan gedung DPR sebesar Rp 250 juta. Dia justru mengklaim sebagai salah satu penggagal proyek senilai Rp 1,8 triliun itu.
Marzuki yang juga menjabat sebagai ketua BURT DPR itu malah melempar tudingan tersebut ke wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Namun ia tak menyebut siapa orang yang ngotot agar pembangunan gedung itu dilanjutkan, padahal banyak kejanggalan yang ia endus kala itu.
Lalu siapa yang ngotot agar pembangunan gedung baru DPR itu diteruskan? Benarkah Marzuki berdebat dengan anggota Fraksi Partai Gerindra Piyus Lustrilanang, yang saat itu menjadi wakil ketua BURT?
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat membantah jika partainya saat itu ngotot untuk meneruskan proyek pembangunan gedung DPR. Dia bahkan yakin jika Pius tak terlibat seperti apa yang dikatakan Marzuki Alie tersebut.
"Dia enggak terlibat sama sekali. Yang ngotot untuk melanjutkan kan banyak, yang ngotot menolak di paripurna saya," jelas Martin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/11).
Martin pun menegaskan jika Gerindra saat itu tegas menolak pembangunan gedung baru DPR tersebut. Terkait dengan sikap Pius yang diketahui mendukung, dia berkilah, itu adalah sikap pribadi sebagai pimpinan BURT saat itu.
"Dibuat pernyataan resmi fraksi kita, menolak pembangunan itu resmi, Pius kan dia memimpin mewakili wakilnya Pak Marzuki pimpin tim di BURT, dia selalu mengatakan dia melaksanakan sebagai pimpinan, itu yang saya katakan," ujar dia.
Seperti diketahui, Marzuki marah saat namanya dicatut pihak tertentu telah menerima jatah sebesar Rp 250 juta dari proyek pembangunan gedung DPR baru itu. Dia mengaku sempat memaki wakil ketua BURT yang ngotot untuk menggolkan pembangunan gedung itu.
"Saat rapat BURT, saya meminta agar proyek Gedung DPR ini ditunda dan disosialisasikan lagi ke publik. Wakil Ketua BURT komplain dengan saya, bahwa mereka sudah rapat berkali kali, saya tidak bisa seenaknya memutuskan untuk menunda, BURT itu kolektif kolegial bukan otoritas Ketua BURT. Saya jawab, silakan saja ke Sekjen, tapi saya perintahkan Sekjen tetap sosialisasi. Saat sosialisasi itulah respons publik yang marah dan itu menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan tender," kata dia.
"Saya lupa waktunya, saat tender proyek itu tertunda, datang salah satu Fraksi ke saya memprovokasi kesempatan bagi saya selaku Ketua DPR apabila Gedung DPR selesai dibangun, maka tandatangan Marzuki Alie akan terpampang sepanjang sejarah di gedung DPR baru itu. Saya mengerti maksud fraksi tersebut dan saya senyum senyum saja.
Selanjutnya datang lagi satu Fraksi lainnya dengan membawa USD 50 ribu dalam map (saya tidak melihatnya), protes mereka terima terlalu kecil padahal mereka akan hajatan nasional, infonya atas perintah saya. Saya tanya info itu dari mana. Disebutkan dari salah satu wakil Ketua BURT," tegas dia.
"Saya panggil wakil Ketua BURT itu, saya maki maki dan saya minta di-clear-kan bahwa saya tidak ada kaitan apapun dengan itu, Kalau mau nyolong jangan bawa-bawa nama orang lain. Kalau tidak saya akan buka, walaupun saya tidak memegang buktinya, karena USD 50 ribu itu dibawa kembali fraksi tersebut," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaGerindra Doakan Perjuangan PPP untuk Bertahan di Parlemen Melalui MK Membuahkan Hasil Positif
Untuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaGerindra Pertimbangkan Pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani Maju Pilwakot Surabaya
Ahmad Dhani masih fokus pada pencalonannya di Dapil Jatim I DPR RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tersisa 6 Bulan, Begini Rupa Pembangunan IKN Nusantara yang Bakal Gelar HUT RI Ke-79
Tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi
Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI
Baca SelengkapnyaGerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket
Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok
Gerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.
Baca Selengkapnya