Marzuki: Jika Daming jadi hakim agung, DPR yang disalahkan
Merdeka.com - Ketua DPR Marzuki Alie angkat bicara terkait komentar calon hakim agung Daming Sunusi yang menyebut bahwa korban perkosaan tidak perlu dihukum mati karena baik yang memperkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati. Marzuki menilai calon hakim agung itu tidak memiliki rasa hormat dan hati nurani.
"Saya sangat sesalkan jika ada seorang calon hakim agung mengatakan itu. Sebagai wakil Tuhan di dunia seharusnya dia tidak boleh berguyon masalah hukum, karena semua kalimatnya adalah atas nama Tuhan Yang Maha Esa," jelas Marzuki saat dihubungi wartawan, Selasa (15/1).
Politisi Partai Demokrat ini meminta Komisi III DPR untuk tidak melanjutkan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Daming Sunusi. Sebab, kata dia, jika Daming lolos menjadi hakim agung dengan sikapnya seperti itu maka dia akan gunakan sebagai alasan untuk tidak memberikan keputusan berat kepada pemerkosa. Akibatnya, DPR dan Komisi III yang disalahkan.
"Dia bukan bicara bebas, tapi sedang di fit and proper test. Kalau dia diloloskan menjadi hakim agung, nanti enak saja dia bilang tatkala pemerkosa diberikan hukuman rendah olehnya bahwa itu telah menjadi sikapnya dan itu telah disampaikan di Komisi III saat fit and proper test, nanti Komisi III atau DPR lagi yang disalahkan," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan, kedatangannya ke DPR memiliki dua agenda. Salah satunya yakni memperkenalkan diri sebagai menteri yang baru KIM
Baca SelengkapnyaKetiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.
Baca SelengkapnyaTaufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaModusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca Selengkapnya