Merdeka.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah berkomitmen memberantas korupsi. Pernyataan ini merespons Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022 yang dilaporkan Transparency International Indonesia (TII). Data TII, posisi Indonesia di angka 34, turun 4 poin dari tahun sebelumnya di angka 38.

"Kita tentu akan teliti ya penurunan persepsi korupsi, memang biasa itu kadang turun-naik, tapi yang jelas pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi," kata Ma’ruf di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (04/02).

Dia mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan tiga metode pendekatan dalam memberantas korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

"Ini secara simultan dilakukan," imbuh Ma’ruf Amin.

Mantan Rais Aam PBNU ini memastikan pemerintah terus mengambil langkah serius dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Indonesia.

"Pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya pencegahan melalui layanan, seperti membuat Mal Pelayanan Publik," ungkap dia.

"Orang bisa dilayani secara cepat dengan cara-cara melalui pelayanan yang digital tanpa bertemu langsung, cepat, mudah, sehingga tidak ada celah melakukan pungli di situ," imbuh Ma’ruf Amin.

Selain melalui MPP, pemerintah juga memiliki Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi sebagai langkah menekan peluang korupsi yang terjadi.

"Kita juga membuat semacam penanganan di birokrasi adanya zona integritas, kemudian wilayah bebas korupsi. Jadi itu semua dalam rangka meminimalkan korupsi," tutur dia.

Ma’ruf Amin berharap, pemberantasan kasus korupsi dapat dimulai dari hulunya, yakni masyarakat lebih taat dalam mengikuti pendidikan dan pencegahan korupsi, sehingga dapat meminimalisir penindakan.

"Kita berharap penindakan lebih kecil karena sudah hulunya, hulu itu dari pendidikan dan pencegahan lebih taat," pungkas dia.