Mapolres OKU dibakar, DPR sebut disiplin anggota TNI rendah

Merdeka.com - Bentrok antara prajurit TNI dan Polri kembali terjadi. Sejumlah prajurit dari Batalyon Artileri Medan 15/76 Tarik Martapura menyerang Markas Polres Ogan Komering Ulu, sumatera Selatan, 7 Maret kemarin. Serangan membabi-buta oknum personel TNI tersebut merupakan indikasi adanya problem mendasar pada disiplin prajurit.

"Puluhan prajurit keluar dari markas ini semestinya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kendali keluar masuk pasukan itu ada pada komandan batalyon," kata anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, Helmy Fauzi dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (8/3).

Menurutnya, selama ini penghukuman terhadap prajurit yang tidak disiplin tidak memadai. Hasilnya, bentrokan antara TNI-Polri kerap terjadi. Sejauh ini, tercatat sedikitnya 26 insiden serupa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

"Semestinya ada kontrol dari komandan mengenai keluar masuk pasukan dari barak. Jadi, untuk kasus Baturaja ini, komandan juga harus bertanggung jawab," tegas politikus PDIP ini.

Sebelumnya diwartakan puluhan anggota Yon Armed 15/76 Tarik Martapura mendatangi Mapolres OKU dengan menggunakan truk dan sepeda motor, Kamis pagi. Kedatangan puluhan prajurit berbaju loreng guna mempertanyakan kemajuan penanganan kasus penembakan Pratu Heru Oktavianus yang tewas akibat ditembak Brigadir Bintara Wijaya. Namun, kejadian ini berujung pengrusakan terhadap Mapolres OKU. Sedikitnya 4 anggota Polri dan 1 sipil terluka.

Lebih lanjut, Helmy mengungkapkan berulangnya insiden bentrokan TNI-Polri ini merupakan gejala dari adanya ketidakserasian dan keharmonisan hubungan dua aktor keamanan tersebut. Peristiwa di Baturaja ini menunjukkan ada persoalan yang lebih laten dalam relasi TNI-Polri.

"Ini masalah psikopolitik yang sudah tersembunyi di bawah alam sadar dan dapat muncul kapan saja," urai dia.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan faktor kecemburuan terhadap Polri terhadap akses sumberdaya dan belum berjalannya reformasi di tubuh institusi kepolisian adalah beberapa hal yang menjadi pemicu bentrokan berulang.

"Sampai saat ini ada kesan reformasi di Polri belum berjalan karena mereka belum berada di bawah departemen, tidak seperti TNI. Ya kasus ini bisa dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memulai reformasi di tubuh kepolisian," tandas Helmy.