Merdeka.com - Terdakwa penerima suap terkait pengadaan proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Nofel Hasan dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nofel selaku mantan Kabiro Perencanaan Bakamla itu dianggap bersalah menerima suap Rp 1 miliar atas proyek di Bakamla.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan denda Rp 200 juta subsidier 3 bulan kurungan," ucap Jaksa Penuntut Umum Kiki Ahmad Yani saat membacakan surat tuntutan milik Nofel di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).

Dalam pertimbangan, jaksa penuntut umum mencantumkan hal hal yang memberatkan dan meringankan. Terhadap hal yang memberatkan, perbuatan Nofel dianggap tidak mendukung program pemerintahan dari upaya memberantas korupsi.

Sementara hal yang meringankan, Nofel bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah berurusan dengan masalah hukum.

"Terdakwa juga masih memiliki tanggungan keluarga," ujarnya.

Dalam tuntutannya, jaksa menerapkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Diketahui dari kasus ini Nofel Hasan menerima Rp 1 miliar dari PT Melati Technofo Indonesia selaku pemenang lelang proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Awalnya nilai proyek tersebut senilai Rp 400 miliar namun Kementerian Keuangan melakukan efisiensi anggaran sehingga untuk proyek alat satelit monitoring hanya dicairkan sebesar Rp 220 miliar.

Nofel juga diminta untuk membuka anggaran proyek drone senilai Rp 500 miliar. Namun hingga dirinya berstatus terdakwa anggaran tersebut tidak bisa dicairkan.

Dari kasus ini juga terungkap beberapa pihak yang diduga turut serta kongkalikong salah satunya anggota Komisi I DPR yang saat ini berada di Komisi III DPR, Fayakhun Andriadi. Fayakhun bahkan sempat bersitegang dengan stafsus Kabakamla, Ali Fahmi karena keduanya saling mengklaim berjasa menetapkan anggaran pada dua proyek tersebut. Politisi Golkar itu bahkan disebut turut menerima USD 900 ribu yang diperuntukan kegiatan Munaslub Golkar, serta jatah Rp 12 miliar untuk dirinya.

Uang-uang tersebut ditransfer oleh Muhammad Adami Okta, anak buah Fahmi Darmawansyah, Komisaris PT MTI, melalui akun bank ataupun perusahaan investasi di luar negeri.