Merdeka.com - Seorang mantan kepala Desa Cikupa di Kabupaten Tangerang bersama tiga perangkatnya ditangkap polisi. Keempatnya diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2021.

Keempat orang yang ditangkap yakni mantan Kepala Desa (Kades) Cikupa berinisial AM; mantan Sekretaris Desa, SH; mantan Kepala Urusan Perencanaan Desa, MI; dan mantan Kepala Urusan Keuangan Desa, MSE.

"Tersangka AM ditangkap untuk kasus dugaan pungli PTSL dengan kerugian mencapai kurang lebih Rp2 miliar," kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Raden Romdhon, Kamis (8/12).

Kasus ini berwal saat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang mengalokasikan 1.319 bidang untuk PTSL di Desa Cikupa pada tahun 2020 dan 2021. "Alokasi itu ditindaklanjuti pihak desa dengan mengadakan rapat pada Maret 2021 dan menentukan tarif liar PTSL," jelas Romdhon.

Penetapan tarif liar itu disesuaikan berdasar luas bidang yang akan disertifikatkan. Tarifnya sebesar Rp500 ribu sampai dengan Rp1,5 juta per bidang.

"Selanjutnya tersangka AM memerintahkan para Ketua RT dan Ketua RW untuk mengumpulkan berkas dan biaya kepada masyarakat," jelas Romdhon.

Uang Dibagi

Dari hasil penyelidikan, uang hasil pungli itu dikumpulkan Kaur Keuangan Desa Cikupa saat itu, yakni tersangka MSE. Jumlah uang terkumpul sebanyak Rp619.100.000.

"Uang itu lalu dibagi-bagi kepada Kepala Desa AM, Sekretaris Desa SH, Kaur Perencanaan MI, dan Kaur Keuangan MSE," jelas Romdhon.

Berdasarkan keterangan saksi, tahun 2021 di Desa Cikupa dilaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Tersangka AM, saat itu kembali mencalonkan diri sebagai Cakades. Diduga. Uang hasil pungli PTSL digunakan untuk keperluan Pilkades.

"Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, Desa Cikupa telah melaksanakan program PTSL tidak sesuai dengan aturan SKB 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-316A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, untuk wilayah Jawa Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya Rp150.000," jelas dia.

Para pelaku dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.