Merdeka.com - Mantan auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Rochmadi Saptogiri, mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Rochmadi didakwa dengan tiga dakwaan sekaligus; penerimaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Setelah kami berdiskusi dengan tim kuasa hukum, kami sepakat untuk mengajukan eksepsi," ujar Rochmadi seusai dibacakan surat dakwaannya di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Majelis hakim yang diketuai Ibnu Basuki, mengamini permohonan eksepsi oleh Rochmadi. Sidang lanjutan dijadwalkan pekan depan.

Seperti diketahui, Rochmadi didakwa menerima suap dari Sugito, Irjen Kemendes PDTT dan Jarot Budi Prabowo, sebesar Rp 200 juta. Pemberian suap dilakukan guna mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Atas perbuatannya, penuntut umum mendakwa Rochmadi dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara penerimaan gratifikasi olehnya sebesar Rp 3.500.000.000 sembilan kali penerimaan dari kurun waktu Desember 2014 hingga Januari 2015 dengan rincian sebagai berikut;

Pada tanggal 19 Desember menerima Rp 10 juta

22 Desember menerima Rp 90 juta

19 Januari menerima Rp 380 juta

20 Januari menerima Rp 1 Miliar

21 Januari menerima Rp 1 Miliar, Rp 300 juta, Rp 200 juta, dan Rp 190 juta

22 Januari menerima Rp 330 juta

Atas perbuatannya tersebut, Rochmadi didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dari penerimaan gratifikasi, Rochmadi mengelabui asal usul hartanya dengan membelikan sebuah aset yakni sebidang tanah kavling seluas 329 meter persegi di Kebayoran Essence, Bintaro, Tangerang, dengan harga Rp 3.500.000.000.

“Bahwa pada tahun 2016, terdakwa telah membangun rumah tempat tinggal diatas tanah tersebut dengan biaya Rp 1.100.000.000,” ujar jaksa Zainal Abidin.

Atas perbuatannya tersebut, Rochmadi didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).