Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu malu-malu mengakui bahwa dirinya ingin revisi UU Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sebab menurutnya KPK seharusnya hanya menyelidiki sektor pengadaan barang dan jasa di setiap lembaga dan kementerian.

"Jika ingin memastikan KPK membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang antikorupsi, memang sebaiknya dimasukkan ke UU melalui revisi. Tapi ya terserah masyarakat, sampai kapan bersedia memberi izin ke Pemerintah dan DPR untuk merevisinya," kata Masinton ketika dihubungi, Rabu (4/11).

Meski sudah tahu usulannya ini akan menuai protes di kalangan masyarakat, namun Masinton tetap bersikukuh. Dia mengklaim bahwa revisi tersebut merupakan kebutuhan dari masyarakat.

"Kita selalu belajar dari pengalaman bahwa revisi UU KPK selalu memancing kontroversi. Makanya kami memilih untuk mendengar suara rakyat," tuturnya.

Politikus PDIP ini menilai KPK harus dipastikan bisa mengubah serta memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian atau lembaga. Sehingga kebocoran anggaran bisa bisa dieliminasi semaksimal mungkin.

Sepengetahuannya selama ini, pengadaan barang dan jasa di Kementerian atau Lembaga menjadi salah satu titik utama korupsi dan kebocoran anggaran negara yang belum ditangani secara serius. Seharusnya kata Masinton, sebagai lembaga yang sudah didirikan Presiden RI Ke lima Megawati Soekarnoputri sejak 13 tahun lalu, KPK sudah mampu mengenali titik-titik lemah sistem pengadaan barang dan jasa selama ini.

"Tapi seperti yang kita tahu, ternyata sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian atau lembaga kita masih sama saja dan rentan dikorupsi. Harus ada pendekatan sistemik dalam mengatasinya, dan seharusnya KPK yang berperan memberikan panduan pencegahan dini seperti grand design sistem pengadaan yang tak bisa dikorupsi," terangnya.

Masinton juga menjelaskan, berdasarkan studi sejumlah lembaga, sebanyak 70 persen tindakan korupsi terjadi di proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Maka dari itu Masinton menyatakan, seharusnya itu sudah cukup menjadi alasan bagi KPK untuk memperhatikan sektor itu apabila memang serius dalam pemberantasan korupsi.

"KPK seharusnya jangan menunggu pencuri melakukan aksinya. Kalau diibaratkan Indonesia adalah sebuah rumah besar, maka sistem pencegahan dini dan pengamanan harus dibangun dan diperkuat. Begitu pula dengan sistem pengadaan barang dan jasa, harus dibangun serta diperkuat," jelasnya.

Masinton mendukung bila KPK berkonsentrasi pada langkah penegakan hukum dan menangkap para koruptor. Namun menurut dia, kerja penegakan hukum juga harus dibarengi dengan pencegahan sehingga benar-benar memberantas korupsi.

"Salah satu yang paling utama adalah justru membangun sistem pencegahan itu. Tapi banyak kalangan yang memberi masukan kepada kami, justru pada titik itu juga salah satu kelemahan penegak hukum kita, tak terkecuali KPK," ungkapnya.

Padahal menurutnya, ada ratusan hingga ribuan triliun rupiah dana pengadaan barang dan jasa yang ada di kementerian atau lembaga dan BUMN di Indonesia. Menjadi penting untuk memastikan KPK benar-benar bisa berperan mengatasi potensi korupsi di wilayah itu.

"Masukan para pakar dan LSM kepada kami adalah bagaimana agar KPK bisa didorong membangun semacam standar prosedur pengadaan yang tak bisa di akal-akali, tak bisa jadi sarang korupsi," tegasnya.

Ketika ditanya apakah dengan keprihatinan itu PDIP akan mendorong revisi UU KPK, Masinton menjawab bahwa hal itu tergantung masyarakat sendiri. Pihaknya selalu mendengar kemauan rakyat, sehingga akan bergerak mendorong revisi itu jika memang diminta oleh masyarakat.