Makin kencang serukan reshuffle, PDIP minta tambah menteri?

Kamis, 7 Mei 2015 08:35 Reporter : Faiq Hidayat
Makin kencang serukan reshuffle, PDIP minta tambah menteri? Jokowi lantik menteri Kabinet Kerja. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri yang masuk dalam Kabinet kerja dalam waktu dekat. Sinyal reshuffle makin kencang ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan perombakan kabinet kerja rencananya dilakukan tahun ini.

Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mendukung usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet kerja. Namun, PDIP tak mau memaksa Jokowi mengganti menterinya.

"PDIP tidak suka mendorong-dorong. Kami sukanya mendukung (Reshuffle)," kata Hasto di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Jakarta, Rabu (6/5).

Hasto juga tak menepis kalau partainya sudah mempersiapkan kadernya untuk mengisi kursi menteri jika kabinet kerja di reshuffle. "Sebagai parpol kami siapkan kader untuk pemimpin baik untuk jabatan strategis," ujarnya.

Polemik reshuffle pun berkembang di publik. Pertanyaannya, siapakah yang bakal diganti oleh Jokowi? Lalu desakan reshuffle yang dilakukan ini apa karna PDIP ingin menambah kursi menteri di pemerintahan?

Di kesempatan yang berbeda, pengamat politik Emrus Sihombing menilai, permintaan PDIP untuk menambah menteri dalam kabinet kerja merupakan suatu hal yang wajar. Karena, PDIP yang mengusung Jokowi dalam pemilu presiden pada tahun 2014 lalu.

"Secara realitas sah-sah saja, tapi persoalan apakah profesional, berpotensi di bidangnya karena partai politik memiliki tujuan kekuasaan. Partai politik mana yang banyak di pemerintahan, dia semakin berkuasa," ujar Emrus saat dihubungi merdeka.com, Rabu (6/5).

Selain itu, menurut dia, untuk mencegah dalam kecemberuan partai pengusung Jokowi-JK memilih reshuffle kabinet, maka petinggi partai harus melakukan lobi politik sebelum Presiden Jokowi mengganti jajaran menterinya.

"Tidak menutup kemungkinan mendapatkan dukungan dari KMP karena indikasinya Golkar akan masuk kabinet kalau kubu Agung yang menang. Kalau kalah dari kubu Ical sulit bergabung. Artinya semakin banyak parpol pendukung pemerintah," katanya.

Lanju dia, Jokowi juga harus merekrut menteri dari kalangan profesional, misalnya Menteri Kesehatan diangkat dari salah satu kalangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). "Jangan mengangkat menteri bukan yang memiliki kedekatan dengan Jokowi. Caranya lain melelang jabatan menteri seperti waktu Pak Jokowi menjabat Gubernur (DKI Jakarta)," tukasnya. [rep]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini