Merdeka.com - Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Sulawesi Selatan tiap tahun alami peningkatan. Dan ada tiga daerah penyumbang kasus terbanyak yakni Kota Makassar menyusul Kota Parepare dan Kabupaten Gowa.

Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPA) Sulsel, Meisy Papayungan yang dikonfirmasi, Sabtu, (20/2) menjelaskan, Sistem Informasi Online (Simfoni) Perlindungan Perempuan Anak secara nasional mencatat, tahun 2019 lalu, jumlah kasus sebanyak 1.964 kasus. Masuk tahun 2020, jumlah kasus naik menjadi 1.996 kasus.

Jadi, kata Meisy, ada peningkatan 32 kasus dari setahun sebelumnya. Dari 1.996 kasus itu, masing-masing ada 1.602 yang korbannya perempuan dan anak perempuan. Kemudian, 392 kasus korbannya anak laki-laki. Selebihnya, ada dua kasus yang jenis kelamin korbannya tidak terekam dalam sistem.

"Dari angka 1.996 kasus tahun 2020 itu, dilaporkan paling banyak dari tiga daerah yakni Kota Makassar ada 1.120 kasus, Kota Parepare 136 kasus dan Kabupaten Gowa ada 100 kasus. Jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik termasuk kekerasan seksual menyusul kekerasan psikis dan penelantaran," jelas Meisy.

Disebutkan, dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan di data pelaporan tahun 2020 lalu, ada dua daerah yang paling sedikit jumlah kasusnya yakni Kabupaten Toraja ada 3 kasus, Kabupaten Selayar ada 4 kasus.

"Sejumlah daerah dari pelaporannya, jumlah kasus sangat sedikit tapi faktanya di lapangan, ada banyak kejadian hasil koordinasi kita. Termasuk hasil pantauan dari media-media. Kemungkinan masih banyak yang belum di-entry. Contohnya di Kabupaten Toraja, hanya ada 3 kasus, Kabupaten Selayar ada 4 kasus padahal sepengetahuan kita ada puluhan kasus," jelasnya.

Memasuki tahun 2021 dari Januari hingga pertengahan Februari ini, tambahnya, sementara ini telah diterima pengaduan 23 kasus.

Lebih jauh dijelaskan, UPT PPA Sulsel menangani kasus-kasus yang terjadi di kabupaten/kota atau rujukan pelayanan yang belum tersedia atau belum optimal di daerah. Seperti pemeriksaan, pendampingan hukum serta layanan lainnya yang menjadi kewenangan provinsi.

Mekanisme layanan, imbuh Meisy, dapat melapor langsung atau datang sendiri ke layanan, bisa melalui telepon. Selain itu, juga ada sistem rujukan dari kabupaten/kota antara lain dari pihak kepolisian, Rumah Sakit, LBH dan lembaga pemerhati perempuan dan anak.