Merdeka.com - Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa diajukan Pinangki Sirna Malasari. Atas hal itu, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang diagendakan berlangsung pada Senin (2/11) pekan depan.

"Mengadili menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima. Memerintahkan sidang dilanjutkan," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (21/10).

Dalam persidangan, Eko menyampaikan bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Pinangki terkait penetapan sebagai terdakwa tak memiliki dasar. Lantaran, bila merasa keberatan gugatan seharusnya diajukan pada saat praperadilan.

"Menimbang penetapan tersangka adalah bukan materi keberatan, dan sudah tidak relevan. Dan jika memang benar ada penyimpangan penyidikan, hal itu bisa dilakukan di praperadilan," ujarnya.

Terlebih pengajuan eksepsi terhadap dakwaan JPU, dinilai Majelis Hakim sudah benar dan tidak ada masalah sebagaimana yang permasalahkan terkait alat bukti oleh pihak Pinangki. Atas hal itu, Eko mengatakan bahwa dalam pertimbangan bahwa eksepsi tidak bisa diterima

"Menimbang majelis hakim telah membaca cermat BAP penyidikan adalah benar dakwaan JPU sudah disusun berdasarkan fakta hukum dan pasal-pasal yang didakwakan telah sesuai pasal yang disangkakan," sebutnya.

"Menimbang bahwa setelah hakim membaca, ternyata surat dakwaan telah sesuai secara formil. Oleh karena itu, surat dakwaan sudah mencantumkan identitas terdakwa lengkap," tambahnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai permintaan dalam eksepsi atau nota keberatan dari Terdakwa Pinangki Sirna Malasari tidak beralasan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara kasus suap Djoko Tjandra.

"Memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan, menolak keseluruhan keberatan atau eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Menyatakan bahwa surat dakwaan yang telah kami bacakan telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP," kata Jaksa dalam sidang lanjutan kasus suap dan pencucian uang jaksa Pinangki.

Menurut Jaksa surat dakwaan terhadap Pinangki sudah menjelaskan secara jelas dan lengkap atas keterlibatan Pinangki dengan menyebutkan keterangan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.

"Dalam hal perbuatan terdakwa menerima US$500 ribu melalui Andi Irfan jaya dari sebesar US$1 juta dijanjikan oleh Djoktjan sebagai pemberian fee. Serta pemberian kepada terdakwa yang bermufakat jahat dengan Andi Irfan jaya dan Djoktjan untuk memberi hadiah atau janji kepada PNS berupa uang sebesar US$10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung," katanya.

Termasuk dalam dakwaan kedua terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang telah disebutkan sumbernya diketahui terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang US$500 ribu yang diterimanya dari Djoko Tjandra pada 2019 sampai 2020.

Berdasarkan hal itu lah, Jaksa menilai bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Pinangki sudah terbukti secara sah menurut hukum yang akan dibuktikan oleh JPU pada pemeriksaan pokok perkara.

"Dakwaan juga sudah mengurai lengkap terkait permufakatan jahat telah diuraikan cermat jelas dan lengkap. Perbuatan- perbuatan didakwakan itu telah didasarkan dengan alat bukti hukum. Dengan demikian tidak ada alasan bagi penasihat hukum terdakwa mengatakan surat dakwaan JPU tak cermat, jelas dan lengkap," katanya

Oleh karena itu, JPU meminta Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara terhadap perkara atas nama terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Dan Majelis Hakim akan membacakan putusan sela pukul 14.00 WIB nanti selesai skorsing.