Merdeka.com - Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan untuk bergabung dalam anggota Financial Action Task Force (FATF). Walaupun demikian terdapat masalah persyaratan yang dialami, yaitu terkait masih minimnya kasus pencucian uang di Indonesia dibawa ke pengadilan.

"Misalnya seberapa besar kita, antara lain seberapa besar membawa ke pengadilan kasus pencucian uang ini, itu ternyata masih minim menurut catatan itu saya banyak kasus korupsi yang ada kasus pencucian uangnya tetapi diputus korupsinya, lalu kasus pencucian uangnya tidak berlanjut, itu banyak sekali," kata Mahfud dalam akun YouTube PPATK Indonesia, Jumat (2/4).

Dia pun mencontohkan seperti kasus Hambalang. Dalam kasus tersebut kasus tindak pidana korupsi sudah diputus tetapi pencucian uang tidak diusut.

"Ya misalnya Hambalang, macam-macam sudah diputus, tapi kasus pencucian uangnya tidak dikejar, padahal itu lebih besar sebagai kekayaan negara. Nah itu sedang kami koordinasikan, agar kasus pencucian uang itu produktif, UU itu berlaku kemudian yang menyangkut pencucian uang itu bagaimana tindak lanjutnya," bebernya.

Sebab itu pihaknya saat ini sedang mengatur langkah-langkah. Agar kata dia UU Tindak Pindana Pencucian Uang bisa lebih produktif.

"Karena sering ada begini, kalau tipikor dikorupsi asalnya sudah divonis mestinya logikanya biasa tindak pencucian uangnya dikejar, kalau diadili lagi kan enggak boleh hanya soal tafsir teknis. Kita sedang menyiapkan langkah-langkah itu sehingga nanti bisa menjadi lebih produktif," bebernya.