Mahfud Sebut di Banyak Negara Juga Ada Penolakan Pembatasan Aktivitas karena Pandemi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan pemerintah menyadari ada ketakutan dan keresahan masyarakat di tengah pembatasan aktivitas saat pandemi Covid-19.

Keresahan masyarakat itu muncul karena takut kematian karena Covid-19, juga takut mati karena kegiatan ekonomi dibatasi. Hal ini menanggapi seruan aksi penolakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Mahfud bilang, penolakan serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia. "Hal yang sama itu terjadi di berbagai negara, ada kontroversi dan resistensi terhadap pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat," ujar Mahfud saat konferensi pers secara daring, Sabtu (24/7).

Studi Kementerian Luar Negeri menemukan resistensi masyarakat terhadap pembatasan aktivitas saat pandemi berbeda di negara maju dan berkembang. Terganggunya kegiatan perekonomian masyarakat menjadi faktor penolakan di negara berkembang. Sementara di negara maju resistensi itu karena kehilangan kebebasan di masyarakat.

"Tapi sama, setiap negara menghadapi problem yang sama terhadap serangan Covid itu," ujar Mahfud.

Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 berpedoman terhadap undang-undang. Pemerintah berkomitmen menjaga keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

"Pemerintah dengan segala daya dan upaya terus menangani Covid 19 ini dalam menetapkan kebijakan mengenai menanggulangi pandemi, pemerintah berpedoman pada substansi undang-undang dasar kita itu yaitu menjaga keselamatan rakyat, karena keselamatan rakyat kita jadikan pedoman sebagai hukum yang tertinggi," tegas Mahfud.

Seruan aksi menolak PPKM di media sosial, menurut Mahfud, merupakan hal yang biasa. Pemerintah mengetahui aspirasi masyarakat yang murni karena terganggu ekonominya akibat pandemi Covid-19.

Mahfud menyakinkan masyarakat bahwa pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dan menjadikannya pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Namun, ia menegaskan supaya penyampaian aspirasi sebaiknya tidak secara fisik dalam kondisi seperti ini. Ia menyarankan, bisa melalui webinar atau diskusi-diskusi di media massa.

"Pemerintah mendengar semua aspirasi itu dan menjadikan pertimbangan di dalam berbagai keputusan penting, tidak ada yang diabaikan bahwa tidak semua terakomodasi itu biasa. Karena kadang kala di antara aspirasi itu yang satu dengan yang lain itu bertentangan dan pemerintah harus mengambil keputusan, tapi semua sudah didengar," ujar Mahfud.