Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyampaikan, pemerintah terus berupaya keras menangani pandemi Covid-19. Hanya saja, tetap rakyat mesti memberikan dukungan agar upaya tersebut berhasil.

"Pemerintah harus hati-hati melayani rakyat, dan rakyat juga harus hati-hati dan turut membantu apa yang dilakukan pemerintah. Karena di dalam suatu negara itu pasti perbedaan banyak," tutur Mahfud saat silaturahmi virtual bersama ulama se-Jawa Barat, Minggu (25/7).

Mahfud menyebut, langkah pemerintah menangani pandemi Covid-19 antara lain mulai dari penyediaan obat-obatan, masker, APD, hingga vaksin. Rentetan upaya medis itu sangat sulit dipenuhi di awal masa meluasnya wabah.

"Di awal-awal itu kesulitan obat, mau cari masker nggak ada, mau beli APD nggak ada, obatnya nggak jelas apa yang bisa diberikan," jelas dia.

Sementara sekarang, ketersediaan berbagai sektor mulai siap, baik itu obat-obatan, masker, APD, vaksin, hingga fasilitas rumah sakit. Kemudian sektor ekonomi, pemerintah dana bantuan kredit ringan, pengurangan pajak, penundaan pembayaran pajak, penurunan tarif retribusi, dan sebagainya agar ekonomi masyarakat tetap hidup.

"Ada bansos, bantuan langsung tunai, ada yang sifatnya bansos, ada kredit tanpa anggunan, semua disalurkan pemerintah, bantu rakyat memerangi Covid-19," kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyatakan kunci dari penanganan pandemi ada dua, yakni pertama apabila sakit maka harus diobati dan kedua adalah upaya pencegahan alias vaksinasi. Berkaitan dengan itu, penanganan Covid-19 pun memerlukan keduanya.

"Vaksin itu sekarang belum bisa merata, maka pengganti vaksin sampai yang lain mendapatkan vaksin itu adalah masker. Yang sudah divaksin itu agar tidak tertular atau menulari itu juga pake masker, jaga protokol kesehatan," katanya.

Selain itu, Mahfud meyakini bahwa rakyat Indonesia lebih banyak yang percaya dengan upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19. Gejolak berseberangan yang terjadi di masyarakat hanyalah ulah segelintir provokator.

"Yang ada itu provokator," tutur Mahfud.

Mahfud mencontohkan ajakan longmarch pada 24 Juli 2021 lalu. Nyatanya, tidak ada masyarakat yang ikut andil meski masif disebarkan lewat sosial media.

"Demo besar-besaran mengepung Istana nggak ada itu, karena itu provokator. Provokatornya kita temui, sehingga kemarin yang datang itu 'saya mau nonton demo, bukan mau ikut demo'. Karena yang mau memimpin tidak datang," jelas dia.

Mahfud menegaskan pemerintah selalu terbuka menerima kritik dan saran dari berbagai kalangan. Hanya saja, jangan sampai hal-hal yang dinilai nyeleneh membuat masyarakat melupakan banyaknya korban meninggal dunia akibat Covid-19.

"Ini mohon para tokoh memberi pengertian, bahwa pemerintah perlu dikritik. Silakan aspirasi boleh dimasukkan kepada pemerintah, aspirasi apapun, mengingat Indonesia adalah penganut-penganut Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Tapi jangan sampai dia menyebabkan pemerintahan lumpuh," Mahfud menandaskan.

Reporter: Nanda