Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD memastikan saat ini wilayah timur Indonesia yaitu di Maluku, Papua Barat, dan Papua, aman setelah adanya bentrok antarwarga di Haruku dan Sorong, serta adu tembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan TNI di Gome, Puncak.

"Alhamdulillah sekarang aman terkendali," kata Mahfud saat menyampaikan hasil rapat koordinasi bersama berbagai pihak di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (28/1).

Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi virtual bersama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Pangdam dan Kapolda di wilayah timur Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membahas bentrok antarwarga yang terjadi di Haruku dan Sorong, serta penembakan tiga prajurit TNI di Gome, Kabupaten Puncak, Papua.

Dalam rapat itu, Mahfud menerima laporan mengenai penyebab bentrok antarwarga di Haruku dan Sorong. Ia memastikan bentrok itu bukan konflik yang disebabkan oleh isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).

"Tidak ada satu pun yang bermotif SARA. Mohon jangan dikembang-kembangkan. Tidak ada motif SARA," tegas Menko Polhukam.

Ia lanjut menyampaikan bentrok antarwarga di Sorong, Papua Barat, merupakan perkelahian yang berujung pada pembakaran sebuah tempat hiburan. Akibat pembakaran itu, Mahfud menyebut, 17 orang tewas. Kemudian, bentrok antarwarga di Haruku didorong oleh persoalan tanah, khususnya mengenai batas wilayah.

"Di Haruku itu konflik tanah antarpenduduk desa yang merasa saling klaim. Jadi, bukan SARA dalam arti SARA yang dikenal dalam politik. (Itu konflik) tanah murni," tutur Mahfud.

Terakhir, Mahfud menyampaikan insiden tertembaknya tiga prajurit TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1), oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) merupakan akibat dari perubahan pendekatan dan penanganan konflik di Papua.

Terkait itu, Mahfud menyampaikan Panglima TNI segera mengevaluasi pendekatan keamanan baru itu dan akan menyempurnakan berbagai langkah pencegahan agar ke depannya tidak ada korban, terutama dari warga sipil.

"Masyarakat sipil, warga sipil, harus dijaga dulu keselamatannya," tegas Menko Polhukam Mahfud MD.