Merdeka.com - Perbedaan data penerima bantuan sosial di DKI Jakarta memicu polemik antara pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan duduk persoalan terkait masalah tersebut.

Mahfud menjelaskan, muncul kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI berkaitan dengan penyaluran bansos saat rapat koordinasi. Intinya tentang beban kewajiban penyaluran bansos kepada 3,6 juta warga Jakarta.

Awalnya, ada kesepakatan Pemprov DKI menanggung 1,1 juta warganya, sisanya 2,5 juta akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun saat pelaksanaan, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat sama-sama membagikan sembako.

Di lapangan ternyata terjadi kekacauan, penerima bansos dari Pemprov DKI ternyata juga menerima bansos dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat lalu menagih data terbaru kepada Pemprov DKI Jakarta. Tapi, Pemprov DKI tidak pernah menyerahkan data penerima bansos kepada pemerintah pusat.

"Lalu dalam sebuah pertemuan ditanya, mana datanya? Ternyata datanya enggak pernah diserahkan, jadi pusat itu menunggu. Karena saya ada di rapat itu, kan dibilang itu teknis antara staf dan kepala dinas. Ya tidak bisa begitu datanya dijanjikan tanggal segini, jam segini tapi sampai sekarang belum masuk," kata Mahfud saat Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI secara daring, Jumat (8/5).

Meski demikian, Mahfud menegaskan tidak ada pertengkaran antara sejumlah menteri dengan Anies. Masalah ini terjadi hanya karena keterlambatan penyerahan data penerima bansos.

"Enggak ada pertengkaran, karena memang masalah data yang terlambat saja. Itu saja masalahnya, tidak ada konflik apa-apa," tegas mantan Ketua MK itu.

Muhadjir Bersitegang dengan Anies

Sejumlah menteri menyoroti pelaksanaan pemberian bansos DKI. Salah satunya yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy, yang mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat bersama melalui virtual.

Muhadjir menyatakan hal tersebut disebabkan adanya perbedaan data dan komitmen Anies dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat. Sebab dalam data terbaru di DKI penerimaan bantuan mencapai 3,6 juta dan Pemprov akan mengurus bansos untuk 1,1 juta warga.

Sedangkan sisanya 2,5 juta akan menerima bantuan sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk pelaksanaan pendistribusian bansos dari Kemensos telah dilakukan sejak 20 April 2020.

"Tetapi di lapangan bahwa Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu sekedar mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi. Kan di lapangan jadi kacau," kata Muhadjir.

Menurut dia, data yang diberikan itu tidak ada mengacu ke data yang sudah diperbarui RT/RW dalam melihat masyarakat terdampak. "Sementara RT/RW punya data sendiri, yang mestinya itu yang dikirim ke Kemensos, tapi itu tidak dikirim," tutur Muhadjir.

Anies Akui Ada Kesalahan Data

Anies mengakui adanya kesalahan data dalam pemberian bantuan sosial (bansos) sembako saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dia menyatakan terdapat 1,2 juga warga DKI Jakarta yang menerima bantuan. Karena hal itu dia tidak menampik adanya kekeliruan dalam pendistribusian tersebut.

"Jadi enggak usah ditutupi, itu faktanya, di republik ini kita semua tahu data lengkap by name by address. Tapi, yang penting adalah, begitu ada kekeliruan, koreksi. Dan ini bagian meningkatkan kualitas data," kata Anies.