Merdeka.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengingatkan Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang besar pada 2045. Modal utama untuk mencapai itu adalah persatuan dan keberagaman Indonesia.

"Pada tahun 2036, bonus demografi akan mencapai pada puncaknya sebagai pendukung Indonesia Emas pada tahun 2045," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/10)

Terkait keberagaman dan toleransi, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu mengingatkan, Tuhan itu Maha Pluralis, juga Maha Toleran. Tuhan juga yang menciptakan perbedaan tidak untuk perpecahan, tapi untuk saling mengenal dan menghormati.

"Hindari ujaran kebencian yang bisa menyebabkan permusuhan sehingga tidak bisa bersatu. Kalau anda bertuhan tentu tidak akan melakukan itu," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Mahfud meminta penegak hukum harus lebih tegas menindak pelaku ujaran kebencian dan berita bohong.

"Karena itu bisa membuat bangsa kita rusak. Ini bukan anti kritik. Kritik dibutuhkan tapi bukan berupa hinaan, hasutan yang dapat menimbulkan perpecahan," ujarnya.

Menurutnya, persoalan hoaks dan ujaran kebencian tidak bisa dianggap remeh, karena bisa memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Komitmen Kebangsaan IPB

Dalam kesempatan yang sama Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University Arif Satria bersama perwakilan wali amanat, perwakilan alumnus, dosen, dan mahasiswa menandatangani Komitmen Kebangsaan.

"IPB meneguhkan komitmen jati diri sebagai rumah kebhinekaan. IPB tidak memberi ruang untuk paham yang bertentangan dengan Pancasila," kata Arif.

Komitmen Kebangsaan ini menyikapi dinamika terkini yang berimbas ke IPB. Sebelumnya, salah satu dosen IPB ditangkap polisi terkait langkah antisipasi aksi teror. Alhasil dalam beberapa waktu terakhir, IPB menuai beragam hujatan terkait insiden itu.

"Belum lama ini IPB terkena 'badai tsunami', tapi dosen dan seluruh civitas akademi solid mengawal kebangsaan," ujar Arif.

Rektor menambahkan selama ini pihak kampus telah melakukan aksi-aksi nyata untuk merawat keberagaman. "Mahasiswa IPB berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Kamu saling menghormati perbedaan dan fokus dengan inovasi," ujarnya.

"Asrama mahasiswa di IPB juga tempat untuk membangun komunikasi lintas budaya yang dapat merekatkan bangsa. Sehingga tidak dipertanyakan lagi komitmen IPB untuk merawat kebangsaan, IPB solid untuk terus maju membangun bangsa," kata Arif Satria

Mahfud MD sangat mengapresiasi komitmen kebangsaan yang diserukan segenap civitas akademika. "Ada yang bilang IPB kampus radikal. Itu pencemaran nama baik, bahkan fitnah," katanya.

Acara Bincang Seru Mahfud diramaikan juga dengan pembicara-pembicara seperti penggagas Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, komika Arie Kriting, juga Cak Lontong. Mereka sama-sama menyerukan toleransi dalam keberagaman Indonesia.

5 Poin Komitmen Kebangsaan IPB

Isi dari Komitmen Kebangsaan yang ditandatangani bersama, sebagai berikut:

1. IPB bertekad untuk terus menjaga jati dirinya sebagai rumah kebhinekaan bagi setiap insan akademik yang bernaung di bawah IPB;

2. IPB tidak memberikan ruang sedikit pun untuk berkembangnya paham, pemikiran dan aliran terlarang, serta radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dapat mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Menyerukan kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB untuk fokus pada pengembangan kegiatan tridharma dan menghasilkan karya-karya inovatif untuk kejayaan bangsa dan negara;

4. Menyerukan kepada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni IPB agar bersatu padu dan terus memupuk kebersamaan dan memberikan sumbangsih bagi kejayaan bangsa Indonesia melalui bidang kerja yang ditekuni;

5. Menegakkan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan-peraturan di IPB bagi sivitas akademika dan tenaga kependidkan secara konsisten, serta memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran.

Baca juga:Mahfud MD Bertemu Try Sutrisno Bahas Masalah PapuaMahfud Soal Perppu KPK: Apapun Keputusan Presiden Jokowi DihormatiMengukur Kegentingan Memaksa Jokowi Harus Terbitkan Perppu KPKBanjir Kritik dan Perubahan Sikap Jokowi Soal Perppu UU KPKTokoh Nasional Sebut Lebih Bagus Jokowi Terbitkan Perppu UU KPKMoeldoko Bertemu Mahfud MD dkk Minta Masukan Soal Demo Serentak Mahasiswa