Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah hampir rampung. Menurutnya, RUU sudah diinisiasi sejak lama dan kini tinggal menunggu untuk disahkan.

"Ini hukum pidana materil yang sudah 77 tahun kita tunggu dan hampir matang, ibarat masakan itu udah hampir matang tinggal dibersihkan melalui dialog publik ini," kata Mahfud kepada wartawan di Bandung, Rabu (7/9).

Masih adanya penolakan terkait RUU tersebut, kata dia, harus tetap ditampung dan didiskusikan oleh DPR.

Jika nantinya setelah disahkan masih ada masyarakat yang menolak, maka mereka bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Dia berharap dukungan dari masyarakat agar RUU tersebut dapat segera disahkan.

"Kalau masih enggak puas juga kan masih ada Mahkamah Konstitusi, kalau enggak puas juga sesudah jalan masih ada legislatif review, masih banyak jalan namanya juga negara demokrasi. Tapi harus segera diputuskan," terangnya.

"Kalau nunggu semuanya sepakat itu bukan negara demokrasi namanya tapi negara totaliter, ini kan kalau demokrasi dirembuk lalu yang paling rasional lalu diputuskan oleh MPR itulah hukum, resultantenya itu nanti ada di DPR," sambung dia.

Adapun soal waktu pengesahan rancangan tersebut, Mahfud belum dapat memastikannya. Menurut dia, ada arahan dari Presiden Joko Widodo agar RUU KUHP itu didiskusikan lebih lanjut sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang paham.

"Ini sudah ratusan kali kita punya daftarnya, diskusi seperti ini bukan puluhan tapi ratusan kali karena sejak tahun 63 semua ada catatannya," pungkasnya.