Mahfud MD sebut kesadaran Pancasila mulai digerogoti
Merdeka.com - Usai dilantik, Kepala dan sembilan Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) langsung melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta.
Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Mahfud MD menjelaskan, rapat perdana tersebut belum membahas masalah substansial. Namun, dia menjelaskan, Unit Kerja ini dibentuk untuk menguatkan kesadaran Pancasila yang tengah tergerus bahkan telah digerogoti.
"Kesadaran akan Pancasila dan Konstitusi sesuai yang dikehendaki Pendiri Negara itu kan sudah mulai berkurang bahkan mulai digerogoti. Itu dianggap yang diutamakan dikerjakan (oleh UKP-PIP)" katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/6).
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, pekerjaan utama UKP-PIP yaitu melakukan sosialisasi Pancasila sebagai dasar negara.
"Sosialisasinya ke masyarakat tentang bagaimana Pancasila itu dihidupkan di sanubari masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala UKP-PIP Yudi Latief menjelaskan, mengatakan masyarakat diminta tak terlalu berekspektasi tinggi terhadap Unit Kerja yang pembentukannya diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Upacara Hari Lahir Pancasila tersebut.
Yudi mengatakan, kewenangan UKP-PIP terbatas karena lebih pada berfungsi melakukan koordinasi dan pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila.
"Jangan over ekspektasi karena Unit ini tidak terlalu luas kewenangannya. Sebenarnya kewenangan terbatas, tapi ekspektasi publik sangat besar," kata Yudi ditemui usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6).
Menurut Yudi, jalan terbaik dalam memberikan pembinaan Pancasila yaitu dengan memberdayakan komunitas, relawan dan elemen masyarakat lainnya. Sebab, ke depannya diharapkan institusi negara hanya berperan sebagai fasilitator.
"Ke depan institusi negara ini hanya fasilitator saja tapi sebenarnya yang bergerak itu simpul-simpul, relawan dari berbagai komunitas, saya kira gembala-gembala komunitas, rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, tua-tua adat itu akan kita jaring," ujarnya.
Sementara, Yudi mengatakan UKP-PIP nantinya akan membantu Kementerian Pendidikan dalam merancang pelajaran Pancasila sehingga menarik mungkin untuk dipelajari di bangku sekolah dan kuliah. Kewenangan menjadikan Pancasila sebagai pelajaran eksplisit berada di tangan Kemendikbud dan Kemenristekdikti.
"Kita hanya bisa membantu supaya pelajaran Pancasila menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat ini," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kabar Mahfud Mundur dari Kabinet, Hasto: Kepentingan Negara di Atas Segalanya
Megawati berpesan agar para kader PDIP yang berada di kabinet untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Baca SelengkapnyaCara Mahfud MD Persiapan Debat Cawapres: Turun ke Bawah, Melihat Problematika Konkrit yang Dihadapi Rakyat
Hasto menyatakan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tema debat ke depan bakal menguntungkan Mahfud.
Baca SelengkapnyaArahan Kepala BPIP ke Jajaran untuk Jaga Suasana Damai dan Kondusifitas Pemilu 2024
Kepala BPIP Yudian Wahyudi berharap pihaknya bisa ikut menjaga suasana damai dan kondusifitas Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Disematkan Tanjak, Mahfud MD Diterima jadi Keluarga Besar Masyarakat Adat Melayu Kepri
Masyarakat menyematkan penutup kepala tanjak kepada Mahfud yang merupakan simbol penerimaan sebagai keluarga besar adat Melayu.
Baca SelengkapnyaMahfud Soal Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu: Enggak Perlu Dukungan Saya, Itu Urusan Parpol
"Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai," kata Mahfud
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaPidato Penutup Debat Cawapres, Mahfud: Punya Rumah Semudah Punya Motor
Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir miskin seperti ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Ungkap MK Pernah Batalkan Putusan Pemilu yang Terbukti Curang
Mahfud menegaskan pemilu bisa saja dibatalkan, jika terjadi kecurangan dan didiskualifikasi.
Baca SelengkapnyaMahfud soal Kertas Suara di Malaysia Sudah Tercoblos 03: Bisa Jadi Operasi Pihak Lain
Mahfud menilai bisa saja hal itu menjadi salah satu operasi dari pihak lain seakan-akan pasangan nomor urut 3 melakukan kecurangan.
Baca Selengkapnya