Merdeka.com - Usai dilantik, Kepala dan sembilan Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) langsung melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta.

Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Mahfud MD menjelaskan, rapat perdana tersebut belum membahas masalah substansial. Namun, dia menjelaskan, Unit Kerja ini dibentuk untuk menguatkan kesadaran Pancasila yang tengah tergerus bahkan telah digerogoti.

"Kesadaran akan Pancasila dan Konstitusi sesuai yang dikehendaki Pendiri Negara itu kan sudah mulai berkurang bahkan mulai digerogoti. Itu dianggap yang diutamakan dikerjakan (oleh UKP-PIP)" katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/6).

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, pekerjaan utama UKP-PIP yaitu melakukan sosialisasi Pancasila sebagai dasar negara.

"Sosialisasinya ke masyarakat tentang bagaimana Pancasila itu dihidupkan di sanubari masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala UKP-PIP Yudi Latief menjelaskan, mengatakan masyarakat diminta tak terlalu berekspektasi tinggi terhadap Unit Kerja yang pembentukannya diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Upacara Hari Lahir Pancasila tersebut.

Yudi mengatakan, kewenangan UKP-PIP terbatas karena lebih pada berfungsi melakukan koordinasi dan pengendalian dan pembenahan pengajaran Pancasila.

"Jangan over ekspektasi karena Unit ini tidak terlalu luas kewenangannya. Sebenarnya kewenangan terbatas, tapi ekspektasi publik sangat besar," kata Yudi ditemui usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6).

Menurut Yudi, jalan terbaik dalam memberikan pembinaan Pancasila yaitu dengan memberdayakan komunitas, relawan dan elemen masyarakat lainnya. Sebab, ke depannya diharapkan institusi negara hanya berperan sebagai fasilitator.

"Ke depan institusi negara ini hanya fasilitator saja tapi sebenarnya yang bergerak itu simpul-simpul, relawan dari berbagai komunitas, saya kira gembala-gembala komunitas, rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, tua-tua adat itu akan kita jaring," ujarnya.

Sementara, Yudi mengatakan UKP-PIP nantinya akan membantu Kementerian Pendidikan dalam merancang pelajaran Pancasila sehingga menarik mungkin untuk dipelajari di bangku sekolah dan kuliah. Kewenangan menjadikan Pancasila sebagai pelajaran eksplisit berada di tangan Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

"Kita hanya bisa membantu supaya pelajaran Pancasila menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat ini," ujarnya.