Merdeka.com - Kepadatan Jakarta menyebabkan banyak masalah seperti macet dan banjir. Wacana untuk memindahkan Ibu Kota ke daerah lain muncul setelah banjir hebat yang melanda Jakarta pekan lalu.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, pemindahan Ibu Kota boleh saja dan sah-sah saja.

"Pemindahan Ibu Kota secara konstitusi boleh. Nanti teknis pemindahannya kita serahkan kepada ahlinya," ujar Mahfud kepada merdeka.com di Gedung UOB dalam acara pembagian bantuan kepada korban banjir, Rabu (23/1).

Mahfud menambahkan, apabila ingin memindahkan pusat pemerintahan harus merubah undang-undang yang saat ini ada. "Karena dalam undang-undang Jakarta tercatat sebagai ibukota negara. Kalau mau dipindah undang-undang tersebut juga harus dirubah," kata pria yang mengenakan batik warna hijau itu.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga mengatakan kalau banjir yang melanda ibukota merupakan bencana dari tuhan. Untuk itu, dia yang juga alumni dari UII memberikan bantuan kepada korban banjir.

"Nanti bantuan disalurkan ke mana-mana. Di sini (UOB) hanya sebagai simbolik saja," tuturnya.