Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi mengusut tuntas teror menimpa pembicara maupun panitia penyelenggara diskusi Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Diskusi webinar itu sebelumnya dibatalkan setelah pembicara dan panitia mendapat teror dan ancaman pembunuhan.

"Saya minta diusut Polri. Saya pastikan aparat tidak melarang dan memang tidak boleh melarang," kata Mahfud MD, di Jakarta, Selasa (2/6).

Mahfud menduga intimidasi atau teror itu dilakukan oleh orang luar kampus UGM. Menurut dia, dugaan itu setelah mengonfirmasi pihak kampus maupun aparat bahwa tak ada pelarangan dalam diskusi tersebut.

"Kampus juga tidak melarang, yang melakukan itu intimidasi masyarakat di luar kampus, saya minta aparat melacak, semua kan bisa ditelusuri," tegasnya kembali.

Lebih jauh Mahfud tak melihat ada yang salah dalam diskusi tersebut. Bahkan, menanggapi langkah apa yang dilakukan pemerintah dalam hadapi pandemi Covid-19.

"Saya lihat TOR diskusinya juga tidak membahas tentang makara atau menjatuhkan jabatan, namun membahas tentang kebijakan pemerintah disaat Covid ini," pungkasnya.

Kronologi Teror

Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM menggelar diskusi bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Tema diskusi tersebut sempat memancing polemik dan menjadi viral di medsos.

Diskusi virtual itu rencananya akan digelar Jumat (29/5). Namun karena menuai kontroversi akhirnya diskusi itu urung diselenggarakan. Paska menjadi kontroversi, diskusi tersebut justru berbuah teror pada pembicara maupun penyelenggaranya.

Dekan FH UGM, Sigit Riyanto menyebut penyelenggara diskusi sempat mengalami teror. Teror ini mulai bermunculan pada Kamis (28/5) malam.