Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut aktif mengawasi jalannya Pilkada serentak, yang dijadwalkan pada 9 Desember mendatang, meskipun saat ini Indonesia masih pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Hal tersebut diungkapkannya dalam Webinar Internasional bertema An Election in the Time of Pandemic: 'Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption,' yang diselenggarakan atas kerjasama KPK, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Kedeputian l Kemenko Polhukam, Bawaslu dan GIZ (sebuah lembaga dari Jerman) pada Kamis (25/6).

"Pertama kita menghindari adanya kepala daerah yang di Plt-kan terus, karena Plt tidak memiliki kewenangan definitif. Sehingga pemerintah bersama DPR dan KPU memutuskan untuk tidak mundur lagi dari tanggal 9 Desember 2020," ujar Mahfud MD, yang bertindak sebagai pembicara utama tersebut.

Diakui oleh Mahfud, ada yang khawatir akan boros dan meminta Pilkada ditunda. Tetapi menurutnya, kalau itu terjadi akan ada yang dikorbankan yakni ekonomi yang jauh lebih banyak. Oleh sebab itu, pemerintah bersama KPU, DPR dan Pemerintah Daerah berdialog membicarakan solusi.

"Kita bicara juga dengan KPK, bagaimana Pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi," ujar Mahfud.

Pada kesempatan itu Mahfud juga meminta semua pihak agar memberi masukan atas potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut. Dengan adanya masukan tersebut diharapkan pilkada akan tetap memiliki kualitas, serta tidak ada celah untuk korupsi.

"Jadi secara ilmiah nanti silakan beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Juga, bagaimana agar kualitas pilkada di masa pandemi Covid-19 itu tidak turun," pinta Mahfud.

"Kemudian perlu juga masukan, bagaimana agar partisipasi publik meningkat, bagaimana teknologinya, bagaimana caranya, dan lebih dari itu karena kita dalam suasana pandemik. Jangan hanya bahas dari segi korupsi, bicara kualitas, tapi juga harus menjaga kesehatan," pungkasnya.

Selain Menko Polhukam, pada Webinar itu juga diisi oleh sejumlah pembicara lain, diantaranya Ketua KPK Komjen Firli Bahuri, Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu, serta lembaga swadaya masyarakat pegiat korupsi dan demokrasi termasuk dari luar negeri.