Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait pembicara dan panitia diskusi Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) mendapatkan teror orang tak dikenal. Menurut Mahfud MD, pelaku teror bisa dilaporkan ke aparat.

"Yang meneror panitia itu bisa dilaporkan kepada aparat," kata Mahfud MD menanggapi pertanyaan salah seorang peserta webinar forum rektor UIN se-Indonesia, Sabtu (30/5).

Mahfud MD mengatakan, berdasarkan komunikasinya dengan pihak Rektorat, UGM tidak pernah melarang atau meminta aparat untuk menindak acara itu. Sebab UGM tak menangani dan diberitahu acara itu.

"Yang diteror perlu melapor kepada aparat dan aparat wajib mengusut, siapa pelakunya," ujar dia.

Menurut dia, diskusi bertajuk dengan tajuk awal 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' itu tak masalah. Sebab dia menilai, menurut konstitusi memang Presiden bisa diberhentikan dengan alasan hukumnya limitatif.

"Ada lima jenis pelanggaran dan satu keadaan tertentu yang bisa menjadi alasan impeachment atau pemakzulan kepada Presiden/Wapres. Tak bisa serta merta berteriak menjatuhkan Presiden hanya karena kebijakan terkait Covid-19," kata dia.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengaku mengenal calon narasumber diskusi yakni Nikmatul Huda yang mengaku mendapat teror itu. Menurut Mahfud, Nikmatul adalah professor hukum tata negara yang saat menempuh pendidikan doktor (S3) dibimbing olehnya dan Profesor Pratikno yang saat ini menjabat Mensesneg.

"Saya tahu orangnya tidak subversif, jadi tak mungkin menggiring ke pemakzulan secara inkonstitusional. Dia pasti bicara berdasar konstitusi," tandasnya.

Diketahui, tema diskusi virtual yang digelar Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) diduga menjadi buntut panjang aksi teror yang dialami oleh pihak penyelenggara.

Diskusi yang semula bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan', diganti 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan', karena menuai kecaman dari sejumlah pihak dan diduga makar.

Pergantian Judul Diskusi

Walau dalam keterangan tertulis, Dekan FH UHM Sigit Riyanto menegaskan bahwa kegiatan tersebut murni merupakan kegiatan mahasiswa untuk melakukan diskusi ilmiah sesuai dengan minat dan konsentrasi keilmuan mahasiswa di bidang Hukum Tata Negara. Kegiatan ini murni inisiatif mahasiswa.

Oleh sebab itu, lanjut dia, jika dengan judul diskusi "Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan". sempat viral, karena salah satu orang yang mengarahkan kegiatan tersebut kepada makar.

"Bahwa mahasiswa pelaksana kegiatan yang tergabung dalam "Constitutional Law Society" (CLS) telah memberikan klarifikasi pada 28 Mei 2020, mahasiswa pelaksana kegiatan melakukan perubahan judul di dalam poster, sekaligus mengunggah poster dengan judul yang telah diubah menjadi "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" disertai permohonan maaf dan klarifikasi maksud dan tujuan," tutur Sigit.

Klarifikasi yang tercantum dalam story instagram terkait penggantian judul menjadi 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan', dilakukan untuk meluruskan persepsi di masyarakat. Pihak CLS mengatakan jika hanya ada kesalahan dalam pemilihan diksi yang tidak sesuai Undang-Undang Dasar.