Mahfud MD: Masih banyak hiu koruptor dalam kasus e-KTP

Selasa, 18 Juli 2017 09:57 Reporter : Mardani
Mahfud MD: Masih banyak hiu koruptor dalam kasus e-KTP Mahfud MD. ©2015 merdeka.com/darmadi sasongko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus korupsi proyek e-KTP. Terbaru, KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka alam kasus mega korupsi tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK memiliki dua alat bukti yang cukup. Dukungan kepada KPK mengusut kasus itu pun datang dari berbagai kalangan. Salah satunya dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Di akun twitter miliknya, mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mendukung KPK mengusut tuntas kasus tersebut. Tak cuma itu, Mahfud juga menyatakan para penyidik KPK harus dikawal agar tak diganggu karena masih banyak orang yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

"Hidup KPK, dukung KPK. Kawal para penyidik KPK agar tak diganggu karena masih banyak hiu koruptor dalam kasus e-KTP. Doa tulus utk @KPK_RI," kicau Mahfud MD dikutip merdeka.com dari akun twitter miliknya @mohmahfudmd, Selasa (18/7).

Status Setya Novanto diumumkan langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/7), kemarin. Menurut Agus, peran Setnov terlacak mulai dari proses perencanaan hingga pembahasan anggaran di DPR hingga pengadaan barang dan jasa.

"SN melalui AA (Andi Agustinus) diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa KTP-e," kata Agus Rahardjo.

Setya Novanto diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya, sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun.

Dia disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman saat ini kasusnya sudah dalam proses persidangan. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto juga telah melalui proses persidangan. [dan]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini