Merdeka.com - Menkopolhukam Mahfud MD menilai pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah masa pandemi Covid-19 berlangsung dengan aman. Kekhawatiran sejumlah pihak akan adanya lonjakan pasien positif Covid-19 saat penyelenggaraan Pilkada 2020 disebut Mahfud tidak terjadi.

"Kami bersyukur, Alhamdulillah berhasil mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang dulu muncul ketika Pilkada serentak ini akan dilaksanakan di dalam suasana Covid," ujar Mahfud di Yogyakarta, Senin (14/12).

Mahfud menuturkan banyak pihak baik dari ormas maupun akademisi yang mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada 2020 akan melahirkan klaster baru Covid-19. Mahfud pun menghargai dan menampung masukan dari sejumlah pihak tersebut.

Mahfud menerangkan jika pemerintah tak punya pilihan lain selain tetap menggelar Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Meskipun demikian, penerapan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 diberlakukan dengan ketat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan Pilkada itu menjadi klaster baru," tutur Mahfud.

Mahfud menjabarkan bahwa digelar atau tidaknya Pilkada 2020, Covid-19 akan tetap ada di Indonesia. Mahfud menambahkan bahwa penularan kasus Covid-19 tetap terjadi di daerah-daerah yang tidak menggelar Pilkada 2020.

"Malah yang lebih banyak yang tidak ada pilkada, yang penduduknya lebih banyak ya lebih banyak (kasus). Yang arus lalu lintas orangnya lebih banyak ya lebih banyak angka terinfeksinya meskipun tidak ada Pilkada," ungkap Mahfud.

960 Petugas KPPS di Jateng Positif Covid-19

Sebelumnya, 960 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di 21 kabupaten kota terpapar Covid-19. Dari 21 daerah tersebut, Wonosobo menempati peringkat pertama dengan jumlah 200 petugas KPPS terpapar corona.

"Dari 396.693 petugas KPPS, ada 960 petugas terpapar, paling banyak dari Wonosobo 200 petugas positif Covid-19. Mereka sudah mendapat penanganan, ada yang sudah sembuh namun belum tahu jumlahnya. Kalau yang sudah sembuh akan kita tawarin lagi, apa mau bertugas lagi atau tidak. Sebab hasil pemeriksaan swab sejak 8 November lalu, jadi temuan Covid-19 dari akumulasi sebulan terakhir," kata anggota Divisi SDM dan Litbang KPU Jateng, M.Tafiqurrahman saat dikonfirmasi, Selasa (8/12).

Dia memastikan meski ada sekitar 960 petugas KPPS yang positif, hal itu tidak akan menghambat proses pemungutan suara pada Rabu (9/12). TPS yang nantinya dijaga kurang dari 5 petugas KPPS, akan mendapat limpahan dari TPS lain yang dijaga lebih dari tujuh orang.

"Total di Jateng itu ada 44.077 TPS. Setiap TPS itu, aturannya dijaga maksimal 7 petugas KPPS. Tapi, karena petugas KPPS positif Covid-19, otomatis tidak semua TPS dijaga tujuh petugas. Jadi, nanti TPS yang dijaga kurang dari lima petugas akan kita beri petugas dari TPS yang ada di sekitarnya, yang lebih dari lima orang," terangnya.