Merdeka.com - Jelang peringatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI) Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Dia mengatakan, menonton film tersebut bisa di mana saja dan kapan saja.

"Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube juga bisa kapan saja. Tidak usah nunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di Youtube," kata Mahfud dalam cuitan Twitternya, Minggu (27/9).

Dia mengatakan, dahulu Mantan Menteri Penerangan di era Pemerintahan Pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Letnan Jenderal (Purn) TNI Muhammad Yunus Yosfiah pun tidak melarang pemutaran film tersebut. Namun juga tidak mewajibkan untuk menonton.

"Dulu Menpen Yunus Yosfiyah juga tidak melarang, tapi tidak mewajibkan," ungkap Mahfud.

TV Nasional Tak Dilarang

Mahfud kembali menegaskanm Pemerintah Jokowi-Ma’ruf tidak melarang atau mewajibkan menonton film G30S/PKI. Kata Mahfud, kalau pakai istilah hukum Islam, menonton film tersebut hukumnya mubah.

Mahfud juga menerangkan, semua TV nasional tidak dilarang menyiarkan film tersebut. Menurut dia, hal itu tergantung kontraknya dengan pemegang hak siar sesuai pertimbangan rating dan iklannya sendiri-sendiri.

Sementara itu pihak DPR pun tidak melarang menonton film tersebut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan tidak ada larangan untuk masyarakat menonton film G30S/PKI. Menurutnya peristiwa kelam tersebut adalah sejarah.

"Soal tonton G30S/PKI itu kan juga film tidak dilarang dan untuk momen-momen yang kita anggap khusus ya, karena itu sejarah ya, boleh saja masyarakat mau tonton boleh enggak juga boleh. Karena itu tidak ada larangan dan tidak ada keharusan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (24/9).