Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan alasan mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan dalam satuan tugas penagih utang bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut Mahfud, tugas satgas saat ini berbeda dengan kerja yang dilakukan KPK sehinga belum ada urgensi untuk dilibatkan.

"KPK itu adalah lembaga dalam rumpun eksekutif tetapi bukan bagian dari pemerintah, sehingga dia seperti Komnas HAM dan sebagainya," jelas Mahfud saat jumpa pers daring, Senin (12/4/2021).

Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, jika pemerintah melibatkan KPK, maka akan muncul opini lembaga antirasuah itu bekerja tidak independen.

"Jika dia masuk ke tim kita nanti dikira (KPK) disetir, biar mereka bekerja lah," jelas Mahfud.

Mahfud menambahkan, tidak menutup kemungkinan jika nantinya KPK ikut melakukan penindakan atas hasil kerja satgas.

"Jika memang ada korupsinya dari kasus ini nanti bisa dia ikut, jadi tetap diawasi," Mahfud menandasi.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden terkait satuan tugas penanganan hak tagih negara dan likuiditas Bank Indonesia. Dalam peraturan dengan Nomor 6 Tahun 2021 dijelaskan susunan organisasi Satgas tersebut.

Pada pasal 8 dijelaskan tim pengarah dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang, Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian.

Sedangkan Jokowi menunjuk Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menjadi ketua Satgas, lalu wakil ketua Satgas didapuk oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan. Lalu Sekretaris dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sedangkan anggota Satgas terdiri dari 7 pihak. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 8, yaitu terdiri dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Deputi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur Badan Intelijen Negara; dan Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

"Dalam membantu pelaksanaan tugas, Ketua Satgas penanganan hak tagih negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan," bunyi di dalam pasal 9.

Sementara itu pada pasal 9 dijelaskan, Ketua Satgas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada pengarah sesuai dengan kebutuhan. Serta melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

"Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023," bunyi dari pada pasal 1.

Reporter: M Radityo