Merdeka.com - Ratusan mahasiswa berencana akan kembali melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Hal itu akan dilakukan apabila empat poin kesepakatan yang ditandatangani oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar dilanggar.

"Itu tentunya kita akan konsolidasikan lagi, 4 hari ke depan kita akan terus mengawal DPR. Tadi kan kalau misalnya revisi Undang-undang KPK kita mempersiapkan masalah mitigasi dan lain-lain untuk yang lainnya masalah misalnya mosi tidak percaya ini terus kita gencarkan dalam pengawalan sosial media maupun aksi nanti kita akan konsolidasikan lagi. Yang jelas ketika kita aksi akan lebih jauh lebih banyak," tegas Ketua BEM UI Manik Marganamahendra di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (19/9) malam.

Katanya, tak menutup kemungkinan mahasiswa kembali geruduk Gedung DPR RI apabila RKUHP diketuk palu dan disahkan. Dengan kekuatan yang lebih besar lagi.

"Nah itu dia berarti sudah menyalahi apa yang kita sepakati bersama. Kita akan datang kembali ke sini dan kita langsung gruduk DPR seperti itu. Sebenarnya kesepakatannya adalah dari Sekjen yang memang sesuai fungsinya itu menyampaikan pesan untuk tidak mengetuk RKUHP," tegasnya kembali.

24 September Batas Akhir

24 September adalah waktu terakhir yang diminta mahasiswa untuk memastikan bahwa RKUHP dibatalkan. Mahasiswa menunggu niat baik DPR dan pemerintah merealisasikan tuntutan mereka.

"Sebenarnya hitungan kami yang tadi sudah kita ajukan pokoknya tanggal 24 September adalah batasnya, dan di empat hari ke depan ini kita sangat berharap untuk tidak disahkan. Yang jelas kami akan menuntut moril dari DPR itu sendiri, itu yang akan kita tuntut di sini," katanya.

Lebih lanjut, ia mengakui kalau Indra hanyalah perwakilan yang ditemuinya. Namun, Manik tetap berharap pertemuan dan kesepakatan itu dijalankan oleh para anggota DPR.

"Tadi itu kita sudah tekankan supaya sekjen juga bisa memberikan kepastian itu. Ya itu yang masih kita pertanyakan. Dia masih banyak mengeluh dan lain-lainnya. Namun yang kita bisa usahakan di sini adalah bagaimana caranya supaya ini tetap juga berpengaruh kepada DPR itu sendiri. Jadi kami kawal supaya tidak disahkan dalam periode ini," pungkasnya.