Merdeka.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas publik menilai aparat saat ini makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa. Hal itu dibuktikan dari hasil survei yakni 37,9 persen responden menyatakan agak setuju dengan hal tersebut. Bahkan 19,8 persen sangat setuju terkait hal tersebut.

Mabes Polri menanggapi hasil survei tersebut. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, menegaskan ketika kepolisian melakukan proses penindakan atau penangkapan sudahlah pasti sesuai dengan prosedur. Yakni berdasarkan laporan polisi model A maupun B.

Untuk diketahui, laporan model A adalah aduan yang dibuat anggota polisi yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Sedangkan laporan model B dibuat berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

"Jadi tentunya kita memakai dasar dan tentunya kita berproses berdasarkan konstruksi hukum yang ada," ujar Awi saat konferensi pers di Mabes Polri, Senin (26/10).

Awi menjelaskan, seseorang bisa terkena pelanggaran pidana, berdasarkan peristiwa dan unsur-unsur yang dilanggar. Dari situlah kontruksi hukum yang akan dipakai pihak kepolisian dan tentunya semua akan berdasarkan undang-undang.

"Namun apabila nanti ada masyarakat yang merasa tidak puas atas tindakan kepolisian tadi. Sudah saya sampaikan pada pasal 77 KUHP di situ sudah diatur untuk mekanisme praperadilan," tuturnya.

Awi mempersilakan melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP bagi seluruh pihak terkait penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, termasuk tingkat penuntutan silakan diuji di praperadilan.

"Silakan diuji di sana kita sama-sama nantinya di sana akan diadili oleh hakim tunggal," katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, mayoritas publik menilai, aparat saat ini makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa.

"Kalau saya gabung agak setuju dan sangat setuju itu mayoritas, jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya sudah bunyi nih, hati-hati," jelas Burhanuddin dalam konferensi pers secara virtual terkait Politik, Demokrasi dan Pilkada di Era Pandemi, Minggu (25/10).

"Karena bagaimana pun ada ekspektasi pada Presiden Joko Widodo, beliau yang lahir di era reformasi menjaga warisan paling mahal reformasi yang paling mahal yaitu demokrasi," tambah Burhanuddin.

Survei dilakukan pada 24-30 September 2020. Menggunakan sistem wawancara telepon, alasannya, karena situasi pandemi corona. Survei menggunakan metode simple random sampling, dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak, dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Jumlah sampel yang dipilih secara acak melalui telepon sebanyak 5.614 data. Sedangkan, yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1200 responden. Margin of Error pada survei ini +2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.