Mabes Polri mulai usut kasus penghinaan Jokowi-Mega usai pilpres

Rabu, 29 Oktober 2014 15:20 Reporter : Juven Martua Sitompul
Mabes Polri mulai usut kasus penghinaan Jokowi-Mega usai pilpres Jokowi dan Megawati seminar di Kampus UI. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Dirtipideksus, Brigjen Pol Kamil Razak mengatakan kasus penghinaan melalui editan gambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang seronok melalui Facebook dilaporkan oleh kuasa hukum tim kampanye Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Hendry Yosodiningrat sejak tanggal 27 Juli 2014. Namun, polisi baru bisa memproses setelah pilpres selesai.

"Hendri Yosodiningrat kuasa hukum Jokowi melaporkan ini pada tanggal 27 Juli 2014 dengan laporan pornografi, penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial," kata Kamil dalam siaran persnya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10).

Kamil menambahkan, saat itu sedang berlangsung kampanye sehingga pemeriksaan baru bisa dilakukan pada bulan Agustus lalu. Pada pemeriksaan awal, pihak Polri langsung meminta keterangan dari pihak pelapor yakni Hendry dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pihak-pihak terkait lainnya.

"Karena saat itu lagi kampanye, baru bisa memeriksa Hendry bulan Agustus. Sementara Pak Jokowi diperiksa pada 10 Oktober. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, cyber crime langsung melakukan lidik," ungkapnya.

Lebih lanjut Kamil menuturkan, usai mendapatkan hasil dari kronologi kejadian, Polri pun langsung bergerak menangkap Muhammad Arsad (MA).

"Dari kronologi kejadian yang buat akun Facebook dengan nama akun Arsyad Assegaf (anti Jokowi) itu MA ditangkap Kamis (23/10) di Jalan H Jum Kampung Rambutan Jakarta Timur," tandasnya.

Pada kasus ini, Muhammad Arsad telah ditahan di rumah tahanan (rutan) Mabes Polri sejak tanggal 24 Oktober 2014. Pihak Polri menyita 1 barang bukti yaitu akun Facebook atas nama Arsyad Assegaf (anti Jokowi).

Atas perbuatannya, MA disangkakan melanggar UU Pornografi dengan pasal Pornografi sesuai UU Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman 12 Tahun Penjara. Tak hanya itu Polri juga melapisi dengan UU KUHP Pasal 310, 311 soal pencemaran nama baik. [eko]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini