Merdeka.com - Mabes Polri menbenarkan kabar yang menyebut jika pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) adalah Kapolda Metro Jawa Barat (Jabar) Irjen Anton Charliyan. Namun, ditegaskan Polri jika ditemukan adanya pelanggaran pidana oleh GMBI, yang berhak bertanggung jawab bukan pembina melainkan pihak yang berbuat.

"Memang demikian. Dalam masalah pidana siapa berbuat apa," ujar Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rikwanto di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/1).

Diakui jenderal bintang satu ini, pejabat Polri memang kerap diminta sebagai pembina di sebuah ormas. Termasuk, Anton yang diminta sebagai pembina GMBI.

"Jadi pejabat kepolisian sering diminta untuk menjadi pembina pada perkumpulan apapun," ujar dia.

Rikwanto menjelaskan tidak ada larangan pejabat Polri menjadi seorang pembina di ormas. Bahkan, dikatakan dia tidak hanya pejabat Polri, seorang Babinkamtibmas pun tidak dilarang menjadi pembina sebuah ormas jika memang dianggap memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin.

"Boleh, tidak ada larangan. Jangankan pejabat, seorang babinkamtibmas saja diminta menjadi ketua perkumpulan tertentu, itu suatu kehormatan. Tapi tentunya untuk tujuan kebaikan, bukan untuk tujuan lain," tandas Rikwanto.

Sebelumnya, sekitar pukul 02.51 Wib, ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) menyerang dan membakar markas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan satu rumah di lokasi tersebut.

Saksi yang melihat kejadian itu menyebut jika pelaku penyerangan dan pembakaran sedikitnya ada 150 orang. Mereka datang lantaran termakan berita hoax yang beredar di media sosial.

Di mana informasi yang beredar, ada salah satu anggota FPI yang ditusuk oleh GMBI. Tak hanya itu, kemarahan emosi semakin tersulut setelah menerima informasi bila anggota yang ditusuk itu diculik.

Tidak ada korban dari insiden tersebut. Saat ini, polisi sudah mengamankan dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap 20 orang pelaku pengrusakan sekaligus pembakaran.