Lukas Enembe Belum Pikirkan Praperadilan: Pengadilan Negeri Jaksel Belum Steril

Merdeka.com - Kubu Gubernur Lukas Enembe sampai saat ini masih mempersoalkan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi gratifikasi Rp1 miliar. Soal praperadilan, Kuasa Hukum Lukas, Stefanus Roy Rening menyatakan bahwa opsi praperadilan untuk menggugurkan status tersangka KPK belum terpikirkan. Karena, dia menduga jika institusi pengadilan belum steril.

"Kalau praperadilan kita belum steril, minta maaf, dengan segala hormat saya ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kalau kalian belum steril," kata Roy kepada wartawan, di Jakarta Selatan, Senin (26/9).

Bahkan Roy juga sempat menyinggung terkait Lembaga Peradilan yang terjerat kasus dugaan korupsi ketika operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

"Ditambah kemarin saya kira kita sudah sangat, baru ada OTT," kata Roy.

Atas hal tersebut, Roy merasa gamang dengan adanya sejumlah kasus praktik pelanggaran hukum di pengadilan yang membuat masyarakat tidak percaya.

"Kalau mafia peradilan masih berpraktik di pengadilan, apakah rakyat masih bisa memberikan harapannya kepada sebuah pengadilan untuk mendapatkan keadilan?" ujar Roy.

KPK Tetapkan Lukas Enembe Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah berstatus tersangka. Lukas dijerat KPK berdasarkan laporan dari masyarakat.

"Terkait penetapan tersangka RHP (Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak) dan Gubernur (Papua) LE (Lukas Enembe) ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga informasi yang diterima KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Rabu (13/9/2022).

Alex menyebut, tiga kepala daerah di Papua sudah dijerat sebagai tersangka oleh pihaknya. Mereka yakni Lukas Enembe, Ricky Ham Pagawak, dan Bupati Mimika Eltimus Omaleng.

Penetapan tersangka kepada tiga orang itu karena adanya laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah.

"Beberapa kali pimpinan KPK ke Papua, dan selalu mendapat komplain dari masyarakat, pegiat antikorupsi dan pengusaha, seolah-olah KPK itu tidak ada kehadirannya di Papua," ujar Alex.

Alex belum bersedia merinci lebih lanjut konstruksi perkara yang menjerat Lukas. Namun Lukas diketahui dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pembangunan infrastruktur di Papua.

"Kami tidak tinggal diam, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terutama juga dari informasi masyarakat," kata Alex.

Alex menampik penetapan tersangka Lukas bagian dari kriminalisasi. Alex memastikan lembaga antirasuah sudah memiliki minimal dua alat bukti menjerat Lukas.

"Kami sudah memiliki cukup alat bukti, kami sudah melakukan klarifikasi dengan beberapa saksi dan kami juga mendapatkan dokumen-dokumen yang membuat kami meyakini bahwa cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka," kata Alex.