Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Luhut tak mau mendahului Jokowi jelaskan Tito jadi calon Kapolri

Luhut tak mau mendahului Jokowi jelaskan Tito jadi calon Kapolri Tito Karnavian. ©Setpres RI/Laily

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) enggan menanggapi lebih jauh keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Luhut akan bicara soal calon Kapolri jika sudah ada pengumuman resmi dari Presiden Jokowi. Dia mengaku tak ingin mendahului Presiden. "Saya belum mau memberikan pendapat sebelum Presiden memberikan pendapat atau memberikan pengumuman itu," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6).

Dia tetap bungkam meski awak media sudah menyatakan bahwa kepastian nama Tito sebagai calon Kapolri sudah disampaikan Ketua DPR Ade Komarudin. "Oh ya? Lebih tahu kamu dari saya," katanya.

Saat ditanya nama Komjen Tito termasuk dalam daftar nama calon pengganti Kapolri yang diserahkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden, Luhut tetap merahasiakannya. "Ada kali," singkatnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan pihaknya telah menerima calon nama Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti. Akom mengatakan, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian akan menggantikan Badrodin Haiti.

"Jadi tadi saya sebelum kemari, beliau (Menteri Sekretaris Negara) menyampaikan surat kepada dewan, surat tersebut berisi keputusan Presiden meminta Komjen Tito Karnavian menjadi satu-satunya calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti," ujarnya saat kunjungan kerja di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (15/6).

Menurutnya, nantinya proses penggantian ini akan dilakukan besok hari melalui rapat pimpinan.

"Pimpinan, Bamus, disampaikan ke paripurna, pencalonan kapolri sudah ada. Setelah itu diproses di komisi 3 untuk fit and proper tes," ungkapnya.

"Saya sudah komunikasi dengan ketua Komisi III, akan diputuskan di Bamus, atau rapat fraksi. Mungkin bisa dilakukan pada 22 Juni (fit and proper tes)," jelas Akom.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden

Jokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden

Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.

Baca Selengkapnya
Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Hasto Blak-blakan Tuding Jokowi Bakal Rebut Partai Golkar, Begini Respons Airlangga

Hasto Blak-blakan Tuding Jokowi Bakal Rebut Partai Golkar, Begini Respons Airlangga

Peristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta TNI-Polri Proaktif Netralisir Residu Politik Sampai Pelantikan Presiden Baru

Jokowi Minta TNI-Polri Proaktif Netralisir Residu Politik Sampai Pelantikan Presiden Baru

Jokowi meminta TNI-Polri menyiapkan langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik dan memitigasi disinformasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya