Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Luhut: Simbol PKI bisa muncul di mana-mana, bukan hal aneh

Luhut: Simbol PKI bisa muncul di mana-mana, bukan hal aneh Menko Polhukam Luhut Panjaitan. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa simbol Partai Komunis Indonesia yang dilarang pemerintah bisa muncul di berbagai tempat. Hal itu menanggapi peserta pawai HUT ke-70 RI di Pamekasan kedapatan membawa bendera bergambar palu arit. Sebelumnya kaos bergambar palu arit juga beredar di Malang.

"Itu (simbol PKI) bisa saja muncul di mana-mana. Itu bukan hal yang aneh. Kita cari kenapa, bisa saja itu model bagaimana. Tidak usah terlalu serius dengan itu," kata Luhut di Kantornya, Selasa (18/8).

Namun, Luhut berjanji akan terus mengusut munculnya simbol PKI dalam perayaan karnaval kemerdekaan HUT RI di Pamekasan tersebut. Menurut Luhut, Kodam Brawijaya sudah memberikan pernyataan terkait kejadian tersebut.

"Kita tahu, terus ikutin, semua itu dengan baik. Saya kira aparat polisi, Kodim, Koramil, di sana kita minta. Saya kira Pangdam sudah memberikan statemen. Tidak ada yang terlalu serius," kata dia.

Seperti diketahui, warga Pamekasan, Jawa Timur, melakukan kirab budaya perayaan untuk memeriahkan HUT ke-70 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus. Karnaval dimulai pukul 07.30 WIB dengan rute dari depan Kantor Wakil Bupati di Jalan Jokotole Pamekasan menuju depan SMA Negeri 2 di Jalan Jokotole, atau sekitar 2 kilometer.

Setelah acara berjalan beberapa saat, kegiatan tersebut mendadak jadi heboh karena banyak peserta ada membawa atribut Partai Komunis Indonesia (PKI). Melihat ulah peserta, personel Kodim 0826 Pamekasan langsung mengambil tindakan.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Akibat Ketemuan dengan Sang Pujaan Hati, Prajurit TNI AD Ini Mengaku Baru Dua Kali ke Jakarta

Akibat Ketemuan dengan Sang Pujaan Hati, Prajurit TNI AD Ini Mengaku Baru Dua Kali ke Jakarta

Seorang Prajurit TNI AD asal Biak Provinsi Papua mengaku baru dua kali menginjakkan Kakinya ke Ibu Kota Jakarta.

Baca Selengkapnya
Kapolri dan Menhub Tinjau Persiapan Mudik di Gilimanuk hingga Purabaya

Kapolri dan Menhub Tinjau Persiapan Mudik di Gilimanuk hingga Purabaya

Pemerintah mengimbau sebisa mungkin masyarakat sudah memiliki tiket pada H-1 lebaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
22 Januari: Hari Pejalan Kaki Nasional, Pahami Hak-Haknya

22 Januari: Hari Pejalan Kaki Nasional, Pahami Hak-Haknya

Penting untuk memperhatikan hak-hak pejalan kaki di lalu lintas.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.

Baca Selengkapnya