Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Luhut minta KPK, polisi & kejaksaan ikut usut kasus penunggak pajak

Luhut minta KPK, polisi & kejaksaan ikut usut kasus penunggak pajak Luhut Binsar Panjaitan. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya guna membahas banyaknya pajak belum terbayarkan dan beberapa kasus berkaitan dengan korupsi.

"Tadi saya berkunjung untuk bertemu pimpinan KPK baru jadi kita bertukar pikiran dalam banyak hal, kebetulan saya juga ketua TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," ujar Luhut, Kamis (7/1).

Dalam diskusinya dengan para pimpinan KPK, Luhut fokus terhadap sinergi antara KPK, Ditjen Pajak serta TPPU untuk menggenjot penerimaan negara dari pajak. Ia menilai dibanding mengurusi kasus yang nilainya ratusan juta, lebih baik KPK dan Dirjen Pajak atau stakeholder lainnya mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

"Jadi kerjasama nanti antara TPPU dengan KPK dan Dirjen Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, itu bisa kita lakukan bersama-sama karena kita sama tahu mungkin hampir sekian ribu triliun yang belum bayar pajak," sambungnya.

Dengan kata lain penagihan pajak tak hanya menjadi tugas Dirjen Pajak beserta jajaran, melainkan bisa melibatkan kejaksaan, kepolisian, bahkan KPK.

"Yang belum bayar kita dorong, supaya membayar pajak. Sehingga kamu tidak bisa membayar pajak bisa dikejar oleh KPK, atau polisi ataau kejaksaan," lanjutnya.

Sayangnya Luhut tidak menjelaskan secara rinci contoh kasus yang akan difokuskan oleh TPPU kendati menurutnya sudah ada beberapa kasus yang akan diproses lebih lanjut.

"Ya, sudah ada. Tapi belum bisa saya buka di depan sini," singkatnya.

Selain membahas tentang kerjasama dalam meningkatkan pendapatan negara dari pajak, tax amnesty turut pula dibahas. Dia menyebut ada tiga golongan yang tidak mendapat tax amnesty atau disebut pengampunan pajak, yaitu korupsi, terorisme, dan narkoba.

"Tax amnesti tidak berlaku bagi koruptor, teroris dan narkoba. Tiga itu tidak," ungkapnya.

Namun, Luhut menegaskan posisinya saat pembahasan peningkatan kerja sama oleh KPK, Dirjen Pajak dan lain sebagai ketua TPPU bukan dalam konteks ekonomi.

"Kami dari TPPU ya bukan ekonomi. Kita membantu supaya jumlah pembayar pajak lebih banyak dari sekarang," tandasnya.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.

Baca Selengkapnya
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggota KKB yang Merampas Senjata Api di Papua Tengah Akhirnya Diringkus Polisi

Anggota KKB yang Merampas Senjata Api di Papua Tengah Akhirnya Diringkus Polisi

Jukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota Pospol KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.

Baca Selengkapnya