Luhut Minta Kepala Daerah Lawan OTT KPK
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepala daerah melawan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara yang bermartabat," ujar Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Luhut juga meminta kepala daerah meningkatkan layanan digitalisasi untuk menutup celah korupsi. Praktik korupsi bisa merusak citra Indonesia.
"Saya kira kita tidak mau negara kita dituduh negara yang tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia," ucapnya.
Mantan Menko Polhukam ini mengimbau kepala daerah melakukan evaluasi dan pengawasan. Upaya tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
"Anda semua bupati, Anda sebagai wali kota, sebagai gubernur, itu dipilih rakyat. Kewajiban bapak ibu sekalian untuk mengembalikan kepercayaan itu dengan performance yang baik," kata dia.
"Saya meminta semuanya menciptakan tenaga kerja yang baik, lingkungan yang baik, pembangunan yang baik, dan membuat daerah Anda masing-masing menjadi lebih efisien," sambungnya.
Minta KPK Tak Sering OTT
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Operasi senyap itu dinilai Luhut hanya akan merusak citra negara.
"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, gitu," ujar Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.
Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan ketimbang OTT. Luhut menilai dua tindakan itu dinilai lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang melakukan penindakan.
"Kita mau bersih-bersih amat, di surga saja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap, tangkap itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," kata Luhut.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heboh Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 Triliun, Menko Luhut Pandjaitan Akhirnya Angkat Bicara
“Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur, kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi,” kata Luhut.
Baca SelengkapnyaLuhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaJokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Siti Atikoh Ganjar Beberkan Kendala UMKM di Indonesia Susah Berkembang
Atikoh menyampaikan, pelaku UMKM juga perlu melakukan digitalisasi untuk menjangkau lebih banyak konsumen
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Bentuk Samsat Digital Pertama di Indonesia, Simak Keunggulannya
"Dengan digitalisasi Samsat ini, pelayanan masyarakat dimudahkan, tidak perlu turun lagi mengantri," kata Irjen Aan
Baca SelengkapnyaOTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaGubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK
Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?
Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaDitetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca Selengkapnya