Merdeka.com - Koalisi Selamatkan Pemberantasan Korupsi Yogyakarta yang terdiri dari beberapa LSM anti korupsi akan mengajukan gugatan praperadilan SP3 kasus dana hibah Persiba Bantul untuk tersangka Idham Samawi dan Edi Bowo Nurcahyo.

Praperadilan tersebut diajukan karena alasan dikeluarkannya SP3 kasus korupsi yang melibatkan ketua DPP PDI Perjuangan tersebut dianggap mengada-ada dan tidak masuk akal.

Direktur LBH Yogyakarta, Hamzal Wahyudin mengatakan dari pemberitaan media alasan Kajati DIY, I Gede Sudiatmaja mengeluarkan SP3 karena kurangnya bukti adalah alasan yang mengada-ada. Sebab untuk penetapan tersangka saja minimal membutuhkan dua alat bukti.

"Penetapan tersangka saja minimal ada dua alat bukti, itu berarti sudah punya bukti permulaan yang cukup. Setelah itu dikeluarkan SP3 dengan alasan kurang alat bukti, ini jadi mencurigakan," katanya saat menggelar konferensi pers di kantor PUKAT (Pusat Kajian Anti Korupsi) UGM, Senin (10/8).

Menurutnya praperadilan terhadap SP3 tersebut sangat dimungkinkan karena hal tersebut diatur dalam keputusan MK bahwa praperadilan bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini LSM.

"Untuk praperadilan nanti ada 8 LSM yang akan mengajukan, nanti juga akan didampingi tidak hanya oleh LBH Yogya tapi juga pengacara senior di Yogyakarta," tambahnya.

Namun saat ini pihaknya masih menyiapkan berkas-berkas praperadilan. Salah satu berkas yang belum mereka miliki yaitu salinan SP3 yang dikeluarkan oleh Kejati.

"Kami sudah meminta salinan SP3, tapi sampai sekarang belum diberikan pihak Kejati," ungkapnya.

Jika dalam waktu dekat pihak Kejati tidak memberikan salinan tersebut maka pihaknya akan melaporkan Kejati ke KID (Komisi Informasi Daerah).

"Harusnya kita bisa mengakses salinan SP3 itu, karena itu salah satu kewajiban Kejati untuk transparansi dan akuntabilitas, kalau tidak, kami akan laporkan ke Komisi Informasi Daerah," tegasnya.