Merdeka.com - Krisis persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikhawatirkan menjadi faktor menurunnya tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan baru. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis, dari hasil wawancara dengan 1.200 responden, sebanyak 73 persen menyatakan tidak menginginkan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Sementara yang setuju hanya 21,46 persen dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 5,37 persen," kata Peneliti LSI, Rully Akbar, di kantor LSI, Kamis (28/8).

Rully mengatakan, isu kenaikan BBM akan menjadi pukulan telak bagi PDI Perjuangan yang selama ini selalu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Rully melanjutkan, jika pemerintahan Jokowi-JK memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, maka dapat dipastikan dukungan dan kepercayaan publik atas pemerintah baru akan menurun.

"Pemerintahan baru harus memiliki terobosan untuk mempertahankan dukungan publik dengan mengeluarkan program-program yang dapat menarik dukungan masyarakat. Namun hal ini akan berisiko tinggi karena dapat mempengaruhi program-program yang dijanjikan pada masa kampanye dahulu,". ujarnya.

Rully menjelaskan, pada era pemerintahan SBY sebelumnya sempat terjadi penurunan dukungan dari masyarakat ketika melakukan kenaikan BBM. Dia memprediksi, jika hal itu terjadi pada era Jokowi maka tidak menutup kemungkinan kondisi yang sama akan terulang.

"Pada pemerintahan SBY, tingkat popularitasnya pada awal terpilih sangat tinggi. Namun, dalam enam bulan pemerintahan tingkat kepuasan menurun dan terus menurun pada pemerintahan 12 bulan. Salah satu faktornya adalah isu kenaikan BBM," jelasnya.

Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah Multistage Random Sampling, dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen.