Merdeka.com - Kasus Obstruction of Justice (OOJ) Brigadir Yoshua atau Brigadir J hingga kini masih belum menemukan titik terang. Meskipun untuk kasus pembunuhan Brigadir Yoshua sudah menemukan titik terangnya.

"Buat kami soal pembunuhan brigadir J sudah terang benderang, namun yang belum terang adalah tentang OOJ ini sepenuhnya belum tergambar, siapa mereka yang dijadikan tersangka, apa perannya kemudian diterapkan pasal apa," ucap Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi saat acara diskusi di Hotel Gran Mahakam, Selasa, (27/9).

Dalam diskusi tersebut, Edwin sempat berbincang dengan mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Agar para tersangka OOJ dikenakan pasal UU ITE yang dinilai dapat memberatkan tersangka.

"Kalau Undang Undang ITE rasanya jauh lebih berat mungkin bisa 6 tahun," ujar Edwin.

Kendati itu, Edwin masih belum mengetahui seberapa jauh dalam penerapannya untuk OOJ. Karena hingga kini kepolisian hanya menindak lanjuti proses hukum oknum polisi yang terlibat dalam sidang etik.

"Sejauh ini sepengatahuan saya belom ada penjelasan resmi tentang siapa saja dijadikan tersangka, yang kita dengar adalah proses hukum dari pembunuhan Yoshua, termasuk juga sidang etik," imbuh Wakil ketua LPSK.

Pihaknya berpandangan dalam hal ini OOJ, merupakan bentuk kasus baru yang sehingga menjadi suatu bentuk concern baru di instansi Polri. Disisi lain, kejadian tersebut menjadi suatu momentum yang dimanfaat polri agar tidak terjadinya bentuk rekayasa kasus.

"Menurut kami momentum ini bisa dimanfaatkan polri untuk mendeklarasikan, kalau sebelumnya ada kapolri sempet singgung meminta supaya anggotanya tidak tergerak dari 'no viral no justice'. Kalau sekaranh baiknya kapolri jg mendeklarasikan no rekayasa kasus," tungkas Edwin.

"Karena kapolri pernah bilang ikan busuk dari kepalanya, Segala pemeriksaan etik yang berlangsung sudah nyampe kepalanya belum? Itu yang jadi pertanyaan," lanjutnya.

Adapun kasus yang terkait OOJ merupakan hal yang sangat luar biasa, pasalnya Ferdy Sambo mampu menyetir banyak pihak dari berbagai kepangkatan.

Lebih lanjut, Edwin kerap mendengar informasi tentang konsorsium 303 Ferd Sambo yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Informasi tersebut tidak lah resmi namun terkesan resmi. Bahkan konsorsium tersebut sempat mendapat sorotan dari Indonesia Police Watch (IPW).

"Ini kemudian orang menerka - nerka semua yang terlibat di OOJ itu bagian dari konsorsium 303. Lagi - lagi ini menjadi sorotan oleh publik, oleh IPW dan banyak pihak, apakah polri juga menindaklanjuti benar tidak info ini. Di sisi lain publik meragukan apakah polri mau mengungkapnya," tuturnya.

Kasus tersebut pun bisa dikatakan dapat dikatakan terang menderang usai pernyataan presiden Jokowi sebanyak empat kali serta Menkopolhukam Mahfud MD untuk usut tuntas.

"Artinya saya tidak begitu yakin netizen punya pengaruh besar terhadap upaya pengungkapan perkara walaupun itu juga berkontribusi," ungkit Edwin.

"Karena kasus besar bukan hanya soal duren tiga, kasus besar lainnya juga suara netizen juga, kemudian salah satunya kasus bang novel, suara netizen kan juga ga punya pengaruh besar utk mengungkap perkaranya," tutup Edwin.