LPSK Desak UU Pengadilan HAM Direvisi Agar Hak Korban Terjamin

Kamis, 22 November 2018 14:52 Reporter : Ahda Bayhaqi
LPSK Desak UU Pengadilan HAM Direvisi Agar Hak Korban Terjamin Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap dilibatkan secara aktif dalam proses legislasi khususnya menyangkut perlindungan saksi dan korban. Hal itu demi memenuhi terjaminnya kebutuhan hak korban.

Salah satu yang sudah berjalan adalah ketika Revisi UU Anti Terorisme. Sehingga, dalam pemberian kompensasi dan bantuan terhadap korban tidak lagi perlu menunggu putusan pengadilan.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan seharusnya hal sama berlaku bagi korban HAM berat. Para korban tak bisa mendapatkan kompensasi karena sampai saat ini tidak ada proses peradilan.

"Itu belum terjadi untuk korban pelanggaran HAM berat jadi ke depan saya kira penting juga untuk revisi UU pengadilan HAM," kata Abdul dalam seminar akuntabilitas 10 tahun LPSK di Gedung Usmar Ismail, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, selama ini pengadilan HAM yang sudah berjalan memutuskan pelaku tidak bersalah. Sehingga, tak ada putusan pengadilan bahwa korban diberi kompensasi.

Maka itu, banyak para korban pelanggaran HAM berat tidak mendapatkan hak kompensasi. Saat ini LPSK hanya memberikan bantuan terhadap korban berupa medis dan psikologis. Hasto menyebut bagi yang merasa menjadi korban bisa menunjukkan rekomendasi dari Komnas HAM sebagai korban kasus pelanggaran HAM berat.

Saat ini, beberapa korban yang sudah ditangani antara lain kasus pembantaian tertuduh PKI, kasus Talang Sari, kasus Tanjung Priok, serta Rumah Gedong Aceh.

"LPSK adalah lembaga ril menjadi representasi negara untuk memberikan bantuan kepada korban," tegasnya.

Sementara itu, Institute for Criminal Justice System (ICJR) mengkritik LPSK yang disebut belum bisa memberikan perlindungan terhadap kasus besar. LPSK juga dikritik karena bantuan terhadap korban HAM berat malah dialihkan dari secara langsung menjadi lewat BPJS.

"Korban HAM berat tidak harusnya diperlakukan sama dengan orang biasa," ucap Direktur ICJR Anggara dalam kesempatan sama.

Namun pujian datang dari Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid. Menurutnya, LPSK sudah baik selama 10 tahun ini sebagai pengisi kekosongan dalam kasus HAM.

"LPSK menjadi pelengkap di tengah kekosongan dalam bidang HAM khususnya korban HAM berat," ucapnya. [lia]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Lpsk
  3. Pelanggaran HAM
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini