Loyalis SDA tuding KPK sengaja bikin sidang praperadilan ditunda
Merdeka.com - Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Triana menyatakan kecewa atas ditundanya sidang perdana praperadilan Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Apalagi, penundaan sidang itu terjadi akibat KPK tidak membawa surat kuasa asli dan surat tugas asli.
"Kami datang ke Pengadilan sejak jam 07.30 WIB, namun sangat kecewa karena harus kembali akibat sidang praperadilan Pak Suryadharma Ali harus ditunda gara-gara tim KPK tidak membawa dokumen asli. Kok bisa ya KPK tidak profesional seperti itu," kata Triana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (30/3).
Menurutnya, sebagai pihak termohon harusnya KPK bersikap profesional. Mereka terkesan tidak serius menghadapi gugatan praperadilan itu.
"Nah, KPK sebagai pihak termohon seharusnya lebih tahu dan lebih siap," pungkas dia.
Diketahui, sidang perdana gugatan praperadilan Suryadharma Ali yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda. Penundaan itu terjadi karena pihak KPK tidak membawa dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan sebagai pihak termohon.
Hakim Tati Hardianti memutuskan persidangan ditunda karena KPK tidak membawa surat tugas dan surat kuasa dalam bentuk asli. Sidang gugatan praperadilan bakal ditunda hingga Selasa (31/3) depan.
"Surat kuasa asli dan surat tugas asli dari termohon (KPK) belum ada. Maka sidang ditunda sampai Selasa, 31 Maret pagi," kata Tati Hardianti, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaMeski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaDari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.
Baca SelengkapnyaFirli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca SelengkapnyaDewas KPK mengungkapkan Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL
Baca Selengkapnya"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca Selengkapnya